 |
| Kabid Penyelenggara Haji Sulbar Diduga Memanipulasi Data |
Mamuju, Media Investigasi- Di Kementerian Agama yang dicap dan disebut-sebut sebagai kementerian terkorup, ternyata berimbas kepada semua lini, utamanya di bidang penyelenggaraan haji. Halnya di Kanwil Sulbar yang santer disebut beberapa orang, tempat yang paling banyak memanipulasi data jamaah haji serta paling empuk timbulkan korupsi, ternyata banyak tingkat proteksinya, baik LSM maupun wartawan yang ingin mengklarifikasi program-program pemerintah daerah serta pusat, selalu tidak mendapatkan kesempatan.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat H. Misbahuddin alergi terhadap wartawan, pasalnya sudah beberapa kali media ini ingin mengkonfirmasi tentang penyelenggara haji di Sulawesi Barat tentang daftar tunggu para calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, namun tak kunjung bisa ketemu dengan berbagai macam alasan klise.
Seperti terjadi 26 April 2016, media ini kembali ingin menemui Misbahuddin, namun justru jawabannya di sampaikan ke penjaga piket untuk menyampaikan ke media ini bahwa dirinya sedang sakit kepala, bahkan sebelumnya media pernah di kelabui Mishuddin bahwa dirinya tidak berada di tempat padahal Misbahuddin masih ada di ruang kerjanya, dan kemudian sempat membohongi wartawan bahwa kabid tidak ada, padahal yang bersangkutan tempat bertanya. Cerita bohong yang selalu utarakan itu, ternyata bukan hanya saja wartawan media ini.Padahal mobil dinasnya terparkir di depan kantor Kanwil Kementerian Agama Sulbar, jadi saksi keberadaannya.
“Maaf bapak lagi sakit kepala, tidak bisa ditemui hari ini,” ungkap satpam kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
Sikap protektif yang menghalang-halangi kerja pers, dianggap sebagian pihak, ada program pemerintah yang tidak ingin disosialisasikan, menyangkut kepentingan orang banyak Sulbar. Isu yang berkembang di Sulbar sekarang, bahwa bagi kalangan berduit dengan gampang naik haji tanpa antri, hanya menyetor sejumlah uang yang fantastik lewat bidang penyelenggaraan jamaah haji Sulbar, demikian juga biro perjalanan haji mereka bisa atur.
Seperti kantor pelayanan publik lainnya, di Penyelenggaraan Haji ini mestinya berbenah dan berbuka diri untuk informasi, guna kepentingan masyarakat Sulbar. Tidak perlu lagi informasi ditutup-tutupi, yang akan memberikan peluang bagi pejabat yang tidak bertanggungjawab. Reformasi birokrasi tidak sepenuhnya berjalan di Kanwil Kementerian Agama Sulbar. Sebagaimana diketahui di lingkup bidang tersebut beberapa kali didorong untuk reformasi biroksi tapi nyatanya tidak berubah(Musraho)
Kepala Bidang Penyelenggara Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat H. Misbahuddin alergi terhadap wartawan, pasalnya sudah beberapa kali media ini ingin mengkonfirmasi tentang penyelenggara haji di Sulawesi Barat tentang daftar tunggu para calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, namun tak kunjung bisa ketemu dengan berbagai macam alasan klise.
Seperti terjadi 26 April 2016, media ini kembali ingin menemui Misbahuddin, namun justru jawabannya di sampaikan ke penjaga piket untuk menyampaikan ke media ini bahwa dirinya sedang sakit kepala, bahkan sebelumnya media pernah di kelabui Mishuddin bahwa dirinya tidak berada di tempat padahal Misbahuddin masih ada di ruang kerjanya, dan kemudian sempat membohongi wartawan bahwa kabid tidak ada, padahal yang bersangkutan tempat bertanya. Cerita bohong yang selalu utarakan itu, ternyata bukan hanya saja wartawan media ini.Padahal mobil dinasnya terparkir di depan kantor Kanwil Kementerian Agama Sulbar, jadi saksi keberadaannya.
“Maaf bapak lagi sakit kepala, tidak bisa ditemui hari ini,” ungkap satpam kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
Sikap protektif yang menghalang-halangi kerja pers, dianggap sebagian pihak, ada program pemerintah yang tidak ingin disosialisasikan, menyangkut kepentingan orang banyak Sulbar. Isu yang berkembang di Sulbar sekarang, bahwa bagi kalangan berduit dengan gampang naik haji tanpa antri, hanya menyetor sejumlah uang yang fantastik lewat bidang penyelenggaraan jamaah haji Sulbar, demikian juga biro perjalanan haji mereka bisa atur.
Seperti kantor pelayanan publik lainnya, di Penyelenggaraan Haji ini mestinya berbenah dan berbuka diri untuk informasi, guna kepentingan masyarakat Sulbar. Tidak perlu lagi informasi ditutup-tutupi, yang akan memberikan peluang bagi pejabat yang tidak bertanggungjawab. Reformasi birokrasi tidak sepenuhnya berjalan di Kanwil Kementerian Agama Sulbar. Sebagaimana diketahui di lingkup bidang tersebut beberapa kali didorong untuk reformasi biroksi tapi nyatanya tidak berubah(Musraho)