Kasman Bawa Pergi Barang Inventaris SDI Sudiang
Makassar, Media investigasi- Kasman Mappa, SPd, MM, dengan pasrah menerima jika dikatakan barang inventaris LCD Proyektor SD Inpres Sudiang diambil pergi, soalnya ketika itu katanya saat ada proses perpindahan dari Kepsek SD Inpres Sudiang ke SD Inpres Pai 1 Makassar, juga bertepatan dengan kegiatannya menatar.
“Saya sendiri saat itu, mengambil di kantor sekolah yang sudah ada dan membawa pergi. Dan segera akan dikembalikan proyektor, karena bisa jadi temuan oleh Inspektorat,” katanya jujur sambil meminta pada media ini untuk tidak dimuat masalah ini.
Ditanya pada Kasman, apakah tidak terlintas di benaknya untuk mengambil barang berharga ini, karena sehubungan lamanya 7 bulan barang tersebut diambil hingga sekarang (Selasa, 11/10) belum dikembalikan? “Saya ini dulu ketika masih guru biasa di Pai selama 12 tahun, sudah bisa beli proyektor. Di sini juga banyak proyektor,” kilahnya namun tidak bisa memperlihatkan barang yang dimaksud.
Klarifikasi Kasman di SDI Pai 1 terakhir Sabtu, 15 Oktober 2016 belum juga dikembalikan LCD Proyektor, tetap akan dikembalikan segera katanya. Namun sayang menurut Kasman, tidak ada kerjasama Kepsek SDI Sudiang untuk mengembalikan dana yang terlampau banyak dikeluarkan katanya.
“Boleh dibilang saya menyandera proyektor yang harganya Rp 4 juta. Karena dana pribadi yang saya belikan kursi Rp 2 juta, dan pembangunan taman sekitar Rp 20 juta tidak digantikan di dana BOS, sebab dimutasi. Saya minta ke Ibu Hadina, malah disuruh angkat kursinya. Sakit hati kan,” jelas Kasman yang kesal dengan mengbeberkan biaya pengorbanan lainnya.
Memang beberapa guru dan karyawan membenarkan proyektor milik SD Inpres Sudiang dibawa ketika menjabat Kepsek dan mengiyakan akan segera dikembalikan, namun barang tersebut belum dikembalikan. “Saya meminta berkali-kali pada Pak Kasman untuk segera dikembalikan barang itu, dan hanya janji-janji terus,” ungkap sumber di SD Inpres Sudiang yang mewanti-wanti supaya identitasnya tidak ditulis di media.
Sekadar diketahui saja bahwa pernah terlibat bincang-bincang serius dengan Pemred Tabir dengan Pemred Koran Investigasi seputar pengangkatannya jadi Kepsek SD Inp Pai 1, bahwa sebenarnya lebih senang jadi guru biasa daripada menjadi kepsek.
Alasannya diutarakan ketika itu, kalau jadi guru biasa atasannya hanya kepsek dan pengawas. Sedangkan menjadi kepsek, maka waktunya tersita karena tiga menjadi atasan langsungnya, selain pengawas, ada Kadisdik, juga walikota, katanya.
Masih kata Kasman ketika itu, mengenai langganan koran ke sekolah lebih baik ke Inspektorat minta petunjuk, karena sekolah tidak berani menerima, sementara Inspektorat membatasi. “Ada Kepsek namanya Ibu Samsinar disuruh mengembalikan Rp 8 juta temuan harga media,” tutur Kasman dengan penuh rasa was-was.
Inspektorat & Disdik Kota Makassar
Hal ironis memang terjadi di lembaga yang mapan, apalagi lembaga negara notabene mengedepankan tertib administrasi. Inspektorat mestinya bisa mengendus dan mengembalikan inventaris SD Inpres Sudiang karena setiap hari ke sekolah mengaudit, katanya untuk mengefektifkan penggunaan dana BOS.
Sementara sebelumnya (22/09) ditemui di kantornya Kepala Inspektur Inspektorat Kota Makassar, Drs. Zainal Ibrahim, MSi, jelaskan Tim Auditor turun ke sekolah secara acak karena mengingat kurangnya pemeriksa dibandingkan dengan banyaknya sekolah.
Soal yang terkesan adanya diskriminasi media di sekolah, dikatakan tidak pernah ada pembatasan media yang disarankan para auditornya. Mungkin bahasanya yang tepat katanya sebatas kewajaran anggaran, yakni 15% penggunaan bahan bacaan untuk perpustakaan dari dana BOS yang diterima, termasuk di dalamnya biaya pengadaan media/ koran.
“Tidak ada diskriminasi media di sini. Nanti dibicarakan Kadisdik dengan Manajer BOS, bagaimana teknis dan mekanismenya karena mereka tahu persis,” tutur Zainal di ruang kerjanya secara gambelang soal posisinya.
Sementara Kadisdik Kota Makassar, Ismunandar yang dikonfirmasi (26/09), mengaku setiap hari ada saja sekolah yang ditindak, dengan rekomendasi berkaitan temuan Inspektorat Kota Makassar. “Nanti dicarikan jalan keluarnya. Mungkin saja dibagi perwilayah, meski tetap sekolah dibatasi berlangganan 3(tiga) media 1(satu) sekolah,” jelas Ismunandar dengan rinci.
Reporter; Andi Syahruddin
Editor; Rosyid