Manggarai Barat NTT, Media Investigasi- Labuan bajo, (8/2/2017) Dinas Kementerian Pariwisata rapat program homestay di Hotel Jayakarta Labua Bajo, dalam rangka Desa Wisata.
Dinas Kementerian Pariwisata yang diwakilkan Aneka dari Teknik Arsitek memaparkan program Dinas Kementerian Parawisata "target program langsung dari Presiden Joko Widodo dan kementerian pariwisata untuk membangun homestay di labuan bajo jumlah target 700 unik kamar termasuk kamar mandi serta pelayanan terbaik tapi berdasarkan surpey atau kroscek kembali, apakah tempat rumah yang di jadikan homestay layak atau tidak, rumah wisata dan homestay pondok wisata itu berdasarkan kepemilikan yang jelas" ungkapnya.
Yang menjadi dasar tempat pembangunan homestay kepulauan dan pesisir harus kepemilikan yang jelas berdasarkan persetujuan Kepala Desa tua adat setempat.
"Membangun homestay di lahan desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa, tua adat, tokoh masyarakat dan penduduk setempat,
Membangun homestay di tempat penduduk harus kepemilikan tanah yang di sahkan oleh Kepala Desa, Tua Adat setempat kalaupun ada Ketua Adat nya, yang antara lain, (homestay rumah wisata) yang di huni oleh penduduk dan tamu,
(homestay pondok wisata) yang di huni kusus tamu pengunjung" imbuh aneka.
Kewenangan keputusan Kepala Desa setempat, program Homestay Desa wisata Labuan Bajo harus berdasarkan kesepakatan dan status yang jelas, tidak boleh di paksa dan di atas tanah yang terkait, bukan dengan tamah bermasalah (sengketa) terutama di kepulauan termasuk pulau Messah Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo.
Rep/Wahyudin
Editor: Rosyid DLL