Jakarta, Media Investigasi- Walau perkembangan film Indonesia mengalami kemajuan pesat. Namun anehnya sejumlah kalangan yang masih pesimis kalau industri perfilman Indonesia bisa bersaing dengan Hollywood. Saking pesimisnya ada peserta Dialog Film yang digelar Pusat Pengembangan Film dan Forum Wartawan Hiburan (Forwan) Indonesia di Hotel Santika, Jakarta berani mengatakan untuk bisa bersaing dengan perfilman negara Adidaya itu membutuhkan waktu 50 tahun untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, terutama Hollywood. Namun hal itu dibantah oleh aktor, sineas sekaligus tokoh perfilman Indonesia, Tino Saroengallo.
Pendapat itu dikemukakan oleh Tino sebagai salah seorang pembicara di acara Dialog Perfilman dengan tema ‘Kearifan Lokal Sebagai Kekuatan Film Indonesia di Tengah Penetrasi Budaya Asing’.
“Saya berani mengatakan itu pendapat yang tidak tepat. Perfilman kita sekarang sudah maju. Ada banyak film yang bisa sampai ke festival internasional dan laris di luar negeri”, tutur Tino. “Kita tak kalah kreatif dari Hollywood atau negara lain, begitu juga dalam hal SDM. Sayangnya kita masih kalah jumlah SDM dan juga soal dana, beda jauh sama Hollywood yang memang film sudah jadi industri besar bagi mereka. Dua hal itu harus terus kita tingkatkan”, lanjut Tino Saroengallo.
Sementara soal kearifan lokal, menurut Tino, juga sudah banyak dimuat dalam film-film Indonesia produksi dulu maupun sekarang ini. Bahkan film nasional sekarang sudah banyak yang memakai bahasa daerah dalam produksi sebuah film, bukan sekedar selipan atau petikan saja. Menurut Tino, contohnya adalah film Turah yang seluruh dialognya mempergunakan bahasa Jawa Ngapak atau Tegal.
Film lainnya adalah Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak karya Mouly Surya yang baru saja diputar di Cannes Film Festival 2017. Film yang dibintangi Marsha Timothy ini mengangkat budaya kekerasan di Sumba Barat yang patut diacungi jempol dan mendapat banyak pujian.
“Jangankan masyarakat di luar negeri, masyarakat kita saja mungkin belum banyak yang tahu kalau budaya kekerasan ala parang sebagai senjata yang dibawa sehari-hari masih berlaku di Sumba Barat”, tutur Tino.
Hal senada juga dikatakan oleh Maman Wijaya selaku Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Maman, nilai kearifan lokal di film Indonesia banyak yang memenangkan penghargaan di ajang internasional. Termasuk film Ziarah yang mendapat penghargaan Best Screenplay & Special Jury Award – ASEAN International Film Festival & Awards (AIFFA).
Ada banyak tempat indah di Indonesia yang dapat digunakan sebagai lokasi syuting. Untuk hal ini peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam memfasilitasi berbagai perijinan sehingga produksi film bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan produser film dokumenter Cerita Dari Tapal Batas, Ichwan Persada memaparkan bahwa dengan keragaman dan kekayaan budaya yang kita miliki tak harus (merasa) menjadi bangsa yang kalah.
Sebelumnya, Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, konsentrasi di Kemendikbud dalam program turut memajukan perfilman di Indonesia, salah satunya dengan memberikan dukungan kegiatan non komersial dalam bidang perekamanan. “Untuk itu, kami akan memberikan dukungan pendanaan kepada komunitas film di daerah yang membuat proses perekaman kebudayaan yang mengusung semangat kearifan lokal”, katanya.
Dia menambahkan, semangat kearifan lokal harus didukung karena demi membentengi dari serbuan nilai-nilai global, yang makin menepikan nila-inilai keluhuran kebudayaan asli Indonesia. “Seperti penetrasi kebudayaan barat via film-filmnya. Yang telah masuk ke ranah publik paling privat kita. Untuk itu, ada adagium yang berbunyi pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi, satu-satunya cara adalah menginternasionalkan nilai-nilai kebudayaan kita”, katanya.
Dalam kerangka itu pula, Maman menjelaskan pesan Presiden Jokowi, yakni “Agar senantiasa membuat sebuah kegiatan yang fokus pada pengembangan film nasional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Termasuk pelatihan yang mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri”.
Sejumlah kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kemendikbud, selain focus group discussion, juga kegiatan lainnya, seperti penggandaan film KPK, fasilitas Mobil Bioskop Keliling, kegiatan apresiasi, review, resensi termasuk Lomba Kritik Film nasional, sebagaimana yang tercantum dalam RIPPN (Rencana Induk Pengembangan Perfilman Nasional/Daerah).
Menyoal Kearifan Lokal dalam perfilman nasional, dimana budaya dan bahasa menjadi ujung tombaknya, menurut Budayawan Tino Saroengallo, para pelaku industri pefilman nasional masih membutuhkan pemahaman yang obyektif dan konprehensi atas potensi kearifan lokal.
“Selain itu, tantangan terberatnya adalah soal sikap dan kebijakan pemerintah. Apakah sudah menganggap penting film sebagai alat tangkal pemetrasi kebudayaan asing atau masih saja dianggap sebagai media propaganda ?”, tandas Tino.
Merujuk pada film ‘Jenderal Soedirman’ diproduksi tahun 2015 lalu, Tino menyebutkan bahwa dimatanya itu adalah film propaganda. Sementara dari pihak swasta, sudah sejak lama memproduksi film yang berbasis pada kearifan lokal, seperti bisa dilihat dalam film karya Usmar Ismail.
“Sampai saat ini masih ada aturan dari pemerintah yang .mencerminkan film sebagai alat propaganda. Kalau alur ceritanya tidak sesuai dengan kebijalan pemerintah maka film tersebut bisa dilarang peredarannya, bahkan sama sekali tak boleh diproduksi”, ungkap Tino bersemangat.
Akhirnya Tino Saroengallo mengingatkan agar pemerintah jangan sok tahu dan masuk ke dunia industri film. Bahkan katanya, pemerintah tak perlu memberikan bantuan keuangan, karena industri film telah memiliki investor yang siap mendanai karya kreatif tersebut.
“Pemerintah cukup memfasilitasi perizinan, membantu koordinasi dengan berbagai lembaga terkait agar produksi berjalan lancar serta melakukan sensor yang obyektif agar bisa ditonton,” kata Tino (byl/Indly)
Editor: Rosyid