BREAKING NEWS

  DESKRIPSI GAMBAR  
Plt. dr. H. Sri Widodo, ADD 7 Bulan Tak Ada Angin Segar BK BPJS dan Pembayaran PHO Secepatnya

Plt. dr. H. Sri Widodo, ADD 7 Bulan Tak Ada Angin Segar BK BPJS dan Pembayaran PHO Secepatnya


KOTABUMI, Lampung Utara (MI)- Dr.Sri Widodo PLT Bupati Kabupaten lampung utara (Lampura) berjanji akan menyelesaikan masalah pembayaran PHO. Hal itu dikatakannya saat menggelar konfrensi pers bersama DPRD Lampura, OPD dan awak media setempat di ruangannya, Kamis (1/3/2018).

"Kami pemerintah, daerah akan upayakan untuk membayar dana BK,BPJS, termasuk dana tungakan pembayaran PHO. Nanti satker terkait, dalam hal dinas PUPR (pekerjaan umum dan penataan ruang) akan berkoordinasi dengan komunitas kontraktor Lampura bersatu (KLUB). Mana-mana yang mereka tentukan harus dibayar, itulah nanti yang akan diutamakan," ujar sriwidodo.

Menurutnya, pembayaran tersebut (PHO) harus sesuai dengan rekomendasi dari komunitas tersebut. Sehingga pihak satker terkait tidak diperkenankan untuk membayar selain. Dan meminta para kontraktor untuk dapat menerimanya, karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

"Nanti akan kita bayarkan sejumlah Rp25 miliar dan bertahap nanti kita upayakan untuk terbayar semua, kalau hutang kan semua ada 118 miliar. Jadi kita bayar secara bertahap sesuai usulan dari KLUB yang pasti, dan lainnya seperti kegiatan rutin dan beban kerja juga kita realisasikan meski ada yang dua bulan dan satu bulan " jelasnya.

Pihak pemerintah daerah berharap dengan diselesaikannya seluruh permasalahan keuangan dikabupaten ini, jajarannya dapat bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih semaksimal mungkin.

Baca juga : Bupati Resmikan Jembatan Gantung Teluk Dahuva Desa Magalau Hilir

"Kami mewakili dari pemerintah daerah berharap semua elemen masyarakat dapat ikut serta mendukung program pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan didaerah, kalau masalah Alokasi dana desa (ADD) itu saya tidak berani memakai dana yang bukan peruntukan dak ya dak, PUPR ya dana PUPR, dan tidak mungkin dana peruntukan yang lain dibayarkan untuk add, karna add 2017 tidak mungkin kami pihak pemerintah daerah berani menutupi memakai anggaran 2018, saya tidak mau memberikan angin surga kepada kepala desa dan perangkatnya, saya mengerti mereka semua berharap dana tersebut untuk dicairkan tetapi saya masih berupaya kalau ada tutupan dari dana talangan yang lain namun menurut saya kecil kemungkinan untuk terbayarkan, senin saya akan mengundang seluruh kepala desa untuk menjelaskan yang sebenarnya tentang dana add bisa atau tidaknya dibayar" tutup widodo.
(yudi)*