Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menjelaskan, sebanyak 5000 warga Tangsel yang menerima sertipikat ini merupakan warga yang sudah mendaftar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan sejak tahun 2017.
"Jumlah warga yang akan menerima sertipikat program PTSL ini akan terus bertambah dan penyerahan sertipikat akan terus secara berkesinambungan akan segera diberikan kepada warga yang mendaftar untuk mengikuti program PTSL," ungkap walikota.
Airin juga mengungkapkan program PTSL ini sangat memberikan manfaat kepada warga yang belum memiliki legalitas atas kepemilikan tanah yang diakui oleh negara yaitu dalam bentuk sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.
"Bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum ya sertipikat ini," tegasnya.
Walikota berharap semua warga di Tangsel yang belum memiliki sertipikat agar segera mendaftarkan kepada BPN melalui panitia PTSL yang sudah dibentuk.
"Kami minta kepada para ketua RT dan RW juga diharapkan peran aktifnya untuk membantu warganya yang ingin mensertipikatkan tanahnya pada program PTSL," pintanya.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, menurut Airin sangat mendukung Program PTSL ini dengan mensinergikan kegiatan yang dapat mendukung program tersebut.
"Bahkan pemerintah Tangsel memberikan kebijakan pengurangan pembayaran Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) bagi warga yang tidak mampu sebesar 75%," jelas Airin.
Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) ATR / BPN RI bahwa BHPTB dapat terhutang dulu dan bagi warga yang tidak mampu kemudian memiliki hutang BPHTB maka di sertipikatnya akan dicap “Memiliki Hutang BPHTB”.
Airin menjelaskan, 5000 warga Tangsel yang menerima sertipikat terdiri dari 4 Kecamatan, untuk Kecamatan Pamulang terdiri dari Kelurahan Benda Baru sebanyak 250 buku sertipikat, Kelurahan Pondok Benda sebanyak 100, Kelurahan Pondok Cabe Ilir 600 sertipikat, Kelurahan Kedaung sebanyak 700, Kelurahan Bambu Apus sebanyak 250 sertipikat, Kelurahan Pamulang Barat sebanyak 300 sertipikat dengan total yang diberikan sebanyak 2200 sertipikat tanah.
Sementara untuk Kecamatan Serpong Utara, terdapat 2 kelurahan, yaitu sebanyak 500 sertipikat untuk Kelurahan Lengkong Karya dan Pondok Jagung.
"Sementara untuk Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1750 sertipikat dan Kecamatan Serpong untuk Kelurahan Lengkong Gudang Timur sebanyak 250 sertipikat, "ungkapnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan pembagian sertipikat tanah di tahun 2018 mencapai 7 juta. Setelah pada 2016 lalu, pembagian sertifikat tanah kepada rakyat menyentuh angkat 5 juta. "Tahun depan (ditargetkan) 9 juta," katanya
Jokowi menjelaskan, program pembagian sertipikat tanah gratis kepada warga dilakukan untuk menekan kasus sengketa lahan di Tanah Air. Selama ini, kata Jokowi, banyak sekali keluhan yang disampaikan warga kepadanya soal sengketa tanah antara warga dengan warga, maupun warga dengan perusahaan.
"Kalau sudah pegang ini (sertipikat tanah), mau apa, tidak ada yang mau berani. Ini tanah saya, ada sertipikatnya. Kalau tidak ada sertipikat, bisa disengketakan," tuturnya.
Baca juga : Pandeglang, LSM Madani Bunder Bersatu Gelar Aksi Unjuk Rasa Di Tiga Titik Wilayah
Jokowi berpesan untuk tidak menyalahgunakan surat tanda bukti pemegang hak atas tanah tersebut. Jokowi berharap, mereka menyimpan sertipikat di tempat aman sehingga tidak mudah hilang dan rusak.
"Kalau pegang sertipikat tolong diberi plastik. Jadi kalau sudah diberi plastik, simpan baik-baik di lemari, jangan lupa difotokopi. Kalau yang asli, fotokopinya masih. Taruh di lemari berbeda sehingga kalau hilang, urus ke kantor BPN mudah," pesan Jokowi.(mi/*)