Akibatnya, para elite terjebak dalam sebuah orkestrasi perdebatan yang jauh dari isu-isu krusial yang saat ini sedang dihadapi negara dan rakyat.
Begitu kata anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, dilansir RMOL Selasa (13/11).
“Kondisi ini, jika terus dibiarkan akan merugikan pemilih dan muaranya akan merugikan penyelengggara dalam hal ini KPU. Untuk itu, salah satu strategi agar perdebatan pilpres beralih menjadi lebih substantif,” ujarnya.
Dia meminta agar KPU mempercepat jadwal Debat Publik dengan menyajikan tema-tema debat yang mendalam, sehingga ‘memaksa’ para calon menjawab dan memberi solusi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat saat ini dan ke depan.
“Saya berharap KPU melihat apa yang terjadi saat ini dan memajukan jadwal debat publik Pilpres 2019 agar tema perdebatan baik di tingkat elite maupun di tataran masyarakat bisa lebih mendidik dan substantif. Idealnya, Desember 2018 ini (debat publik) bisa digelar. Terlalu lama jika menunggu hingga Januari 2019," jelasnya.
Selain itu, pihaknya berharap, volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat.
Menurut Fahira, perdebatan yang terjadi sepanjang sebulan lebih masa kampanye Pilpres 2019 ini, bukan saja didominasi sensasi, tetapi sudah menuju ke arah yang tidak sehat. Selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan tidak cerdas bahkan provokatif.
“Kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak,” sambungnya
Bagi Fahira, KPU punya kewajiban moral untuk men-drive perdebatan pilpres ini menjadi lebih substantif. Salah satu strateginya dengan mempercepat dan memperbanyak volume debat sehingga para elite, tim sukses dan para kandidat tidak punya waktu memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, tetapi fokus memformulasikan gagasan terbaiknya untuk disajikan kepada publik.
“Isi ruang-ruang publik kita dengan perdebatan-perdebatan yang sehat. Perdebatan yang membuka mata publik bahwa mereka harus memilih pada Pemilu 2019. Untuk itu, debat publik pilpres mendesak untuk dipercepat. Saya juga berharap, konsep debat dirubah lebih substantif salah satunya menghadirkan audience debat dari berbagai kelompok masyarakat, bukan debat yang dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung,” pungkas Fahira. [mi]
Baca juga : Kapolres Barut ; Tak Henti-Hentinya Imbau Masyarakat Untuk Bijak Gunakan Medsos