Kejaksaan Cianjur Di Demo Masyarakat Harapkan Segera Periksa Kades Mekarlaksana -->

Breaking news

Live
Loading...

Kejaksaan Cianjur Di Demo Masyarakat Harapkan Segera Periksa Kades Mekarlaksana

Sunday 25 November 2018

Cianjur, (MI)- engawasan dana desa perlu di tingkatkan pasalnya banyak wilayah yang masih saja tidak  teralokasi dengan baik, contoh di wilayah Cianjur diduga tidak transparan dalam penggunaan dana desa, kejaksaan di demo ormas, aliansi serta masyarakat untuk cepat tanggap dalam menerima aduan adanya, dugaan korupsi yang dilakukan kades Mekarlaksana kecamatan Cikadu Kabupaten, (25/11).

Karena tidak transparansi penggunaan anggaran yang Harus diserap sebagai mana mestinya baik Alokasi Dana Desa (ADD)  dan Dana Desa (DD) berikut masyarakat tidak dilibatkan dalam penyaluran anggaran Oleh oknum kepala desa sehingga masyarakat berasumsi menimbulkan sebuah kecurigaan berbau KORUPSI.

Dalam rangka menyuarakan aspirasi langsung Oleh Aliansi Serikat Mahasiswa Dan pemuda Cianjur kurang lebih seratus massa langsung didepan halaman kantor Inspektorat Cianjur, Senin 19/11 2018,  namun selang beberapa menit setelah berorasi pihak Inspektorat merespon dan meminta 5 orang perwakilan Masyarakat untuk melakukan mediasi.

Dari hasil kesimpulan setelah berkas bukti dugaan pelanggaran penyimpangan oknum kades Mekarlaksana kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur anggaran 2017/2018 diserahkan, bahwa satu Minggu kedepan pihak Inspektorat akan melakukan evaluasi Turun kelapangan. Dan akan melakukan klarisifikasi nantinya kepada masyarakat desa Mekarlaksana.

Dihari yang sama aksi orasi terus berlangsung dan dilanjutkan ke Kantor kejaksaan Negeri Cianjur, setelah massa berkumpul didepan gerbang  langsung direspon pejabat kejaksaan, dan beberapa berkas dugaan penyimpangan oknum kades diserah terimakan.

“Kami meminta waktu dua minggu untuk mempelajari apa yang menjadi permasalahan kades Mekarlaksana dan kami akan profesional untuk melakukan pekerjaan ini dan hasil nanti Kita lihat seperti apa nantinya, kami telah terima empat berkas yang telah di adukan Dari masyarakat dan kejaksaan mencatatnya”.  Pungkas pejabat kejaksaan saat menerima berkas.

Disela-sela orasi Tokoh Masyarakat memberikan stetmen kepada Warta Hukum. “Harapan kami dengan kasus dugaan penyimpangan Kepala Desa mekarlaksana agar bisa dituntaskan dan supaya diberikan sebuah penindakan Dan penyikapan yang profesional mengingat tidak adanya ketransparanan dalam anggaran pembangunan baik Dana yang bersumber dari pusat maupun yang lainya, Dan kami perjelas bahwasanya kami selaku Masyarakat  pada umumnya tidak terlibat langsung dalam pembangunan dan kami juga menduga adanya kental nepotisme didesa Mekarlaksana.

Karena yang kami tau bukan Hanya kasus ini saja bahkan kami tau  ditahun 2016 pernah melaporkan kepada kejaksaan negri cianjur atas dugaan penyimpangan anggaran namun sampai saat Ini belum ada realisasinya Seperti tutup mata, ungkap Jarkasih tokoh masyarakat.  (Yan/A Barna)