Menurut Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, hal itu jadikan sebuah masalah yang sangat krusial dalam kehidupan bangsa saat ini, karenanya wajar Indonesia harus kembali pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang asli.
"Terus terang dari awal saya mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang mempunyai fungsi yaitu membuat ketetapan GBHN, adalah kembali ke UUD 45," kata Rachmawati dilansir RMOL Kamis (22/11).
Putri Proklamator Soekarno ini menegaskan, MPR saat ini pun juga tak lagi bisa membuat GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan ketetapan MPR lainnya.
"GBHN sangatlah penting bagi arah pembangunan bangsa ini. Pun sejalan dengan konsep Soekarno yakni pola pembangunan nasional semesta berencana," demikian Rachmawati. [rec]