Lagi-Lagi Pemerintahan Jokowi Disalahkan -->

Breaking news

Live
Loading...

Lagi-Lagi Pemerintahan Jokowi Disalahkan

Tuesday 5 March 2019


Jakarta, (MI)- Tertangkapnya Andi Arief Wakil Sekjen Partai Demokrat oleh Tim NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada hari Minggu (3/03) atas tuduhan penyalugunaan narkoba jenis sabu, Andi Arief ditangkap bersama seorang wanita. Berita ini lantas menjadi hangat dibanjiri komentar-komentar netizen dengan banyaknya ragam komentar dari netizen, di media sosial dikarenakan ada tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menilai tertangkapnya Andi Arief korban dari kegagalan pemerintah Jokowi (04/03).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief merupakan korban dari kegagalan pemerintah memberantas peredaran narkoba.

Banyak ragam komentar terkait pernyataan Arief Poyuono tersebut, netizen menanggapi beragam, seperti akun facebook netizen yang memberikan komentarnya, Duh smuanya salah jokowi Ad org maling kotak amal di rumah ibadah, salah jokowi masyarakat krg berakhlak. Ada orang merkosa nenek nenek, salah jokowi masyarakat napsunya ga tersalurkan. Ada WNI capres gagal berkali kali, salah jokowi lg ga ksh kesempatan. 

Andi arief yang mengkonsumsi narkoba,,
Jokowi yang salah
Logika yang dipaksakan,... 

Banyak ragam komentar yang terkesan membela pemerintahan Jokowi dan mengagap aneh dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Tertangkapnya Andi Arief diberitakan dengan judul Waketum Gerindra Salahkan Jokowi soal Andi Arief Terjerat Narkoba, salah satu media online nasional detik.com viral di media sosial facebook telah di bagikan 2.820 kali dibagikan dengan komentar 7.928 komentar terlihat pukul 18.30 WIB.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief merupakan korban dari kegagalan pemerintah memberantas peredaran narkoba.

Tanpa menunjukkan data, Arief menyebut bahwa peredaran narkoba makin meningkat pada pemerintahan Jokowi. Hal itu makin mengancam generasi di Indonesia. [Red]