Jakarta, (MI)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penekanan terhadap agenda Pemilu Serentak 2019, yaitu Pemilu Serentak 2019 harus demokratis, segenap elemen bangsa dukung penuh Penyelenggara Pemilu, dan terakit pilihan masyarakat harus didasarkan pada hati nurani. Hal tersebut, ia sampaikan pada acara Kuliah Umum dengan tema: “Demokrasi dan Pemilu Serentak”, di Universitas Khairun, Kota Ternate, Selasa (5/3/2019).
Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan saat ini Indonesia memasuki tahap Pemilu serentak 2019 yang sebelumnya telah dilaksanakan 3 kali Pilkada serentak, yaitu Tahun 2015 dengan 269 daerah, Tahun 2017 101 daerah, dan Tahun 2018 dengan 171 daerah. Kemudian, Tanggal 17 April nanti memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
“ Ini proses yang panjang sekali, KPU punya target tingkat partisipasi 78 persen. Ini sebuah proses dinamika yang panjang yang ujung membentuk sebuah sistem presidensil yang harus semakin efektif semakin efisien pembentukan reformasi birokrasi dalam upaya memprkuat NKRI dan otonomi daerah secara komprehensif”, ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mempertegas bahwa “memilih pemimpin yang amanah secara langsung secara demokratis sesuai pilihan hati nurani, ini yang ingin kita bangun.”, tegas Mendagri.
Tjahjo juga mengingatkan pada tahapan Pemilu saat ini, yaitu tahapan kampanye baik Pileg maupun Pilpres, perlu adanya pendidikan politik yang baik dan benar untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahamannya serta untuk mengetahui siapa calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Paslon Presiden dan Wakil Presiden, maka mulai banyak muncul spanduk, poster sampai di pelosok-pelosok desa, kita harus cermati dengan arif dan bijaksana.
“ Ingat bahwa Pemilu itu pesta demokrasi, memilih pemimpin amanah yang punya konsep, punya program, punya gagasan, punya ide untuk bangsa dan negara ke depan, tujuan dari keserentakan Pemilu ini hanya satu memastikan progran stategis nasional dari seorang presiden terpilih itu bisa berjalan dengan baik, sama halnya dengan program di tingkat provinsi seiring dengan program prioritas gubernur terpilih dan seiring juga dengan program prioritas bupati/walikota terpilih, ini proses yang namanya pembanguan jangka panjang”, terang Tjahjo.
Tjahjo juga mengharapkan pada seluruh gubernur, bupati/walikota agar membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah yang harus semakin efektif smakin efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dengan program stategisnya.
Kemudian terkait dengan tahun politik di Tahun 2019 ini, Mendagri menyerukan semua pihak bukan hanya penyelenggara Pemilu untuk memaksimalkan partisipasi politik masyarakat. “ Partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih mengurus KTP-el ke Dukcapil setempat agar hak pilih anda tidak hilang, satu suara untuk konsolidasi dmokrasi 5 tahun mendatang. Persiapan Pemilu 2019 masing-masing stakeholder sudah siap, kalau Pemerintah dan pemerintah daerah membantu KPU dan Bawaslu secara penuh”, ujarnya.
Di akhir penyampaian kuliah umumnya, Mendagri juga berpesan untuk mencermati racumn demokrasi dan tantangan bangsa lainnya menghadapi Pemilu Serentak 2019, yaitu kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA, hoaks, fitnah. Selain itu, tidak kalah bahayanya tantangan bangsa yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
“ Justru yang paling berbahaya adalah ancaman terorisme ini adalah ancaman-ancaman bangsa yang harus kita cermati, harus dicermati oleh semua mulai dari Aceh sampai Papua elemen-elemen yang terindikasi radikal. Kedua, Narkoba. Ketiga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Keempat masih ada ketimpangan sosial, kematian ibu, stunting, ini tantangan bangsa ini yang berkaitan dengan konsolidasi demokrasi”, paparnya.
[red]
Puspen Kemendagri.