KANIGARAN, (MI)- Kota Probolinggo tengah bersiap menghadapi penilaian Kota Layak Anak (KLA) 2019. Besok malam (25/5), tim penilai KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tiba di Kota Probolinggo. Verifikasi lapangan bakal dilaksanakan mulai Minggu (26/5) hingga Senin (27/5) mendatang.
Jumat (24/5) siang, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menggelar rapat koordinasi (rakor) gugus tugas layak anak dalam rangka persiapan versikasi lapangan. Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Diketahui, tahun lalu Kota Probolinggo telah meraih penghargaan KLA Pratama. Dan, tahun ini penilaian mandiri sudah dilaksanakan oleh tim Kementerian PPPA. Kota Probolinggo mendapatkan nilai 736,25. Dari nilai ini dapat bertambah atau berkurang tergantung dari hasil verifikasi lapangan oleh tim penilai.
Sejumlah titik pantau verifikasi lapangan KLA 2019 antara lain kampung ramah anak RW 3 Kelurahan Jrebeng Wetan; taman bermain ramah anak TWSL dan Taman Maramis; panti asuhan anak NU; mal pelayanan publik; kelana (kecamatan layak anak); dekelana (desa/kelurahan layak anak) Kelurahan Pilang; sekolah ramah anak; puskesmas ramah anak dan command center.
“Siapkan segala sesuatunya dengan baik, sesuai apa yang dimasukkan dalam verifikasi mandiri melalui web Kementerian PPPA. Jangan sampai tidak siap dan apa yang disampaikan ke kementerian tidak sesuai dengan fakta,” kata Habib Hadi.
Menurutnya, kunci keberhasilan dari program KLA di Kota Probolinggo tidak luput dari komitmen antara OPD, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan lima kluster KLA dan penguatan kelembagaannya.
Lima kluster yang dimaksud adalah kluster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus; dan kelembagaan yang terdiri dari produk hukum dan stakeholder pendukung KLA.
“Sudah siap semua ya? Semua harus saling sinergi dan saling support, melakukan koordinasi mulai dari masyarakat, tingkat kelurahan, kecamatan, OPD penanggung jawab kluster dalam menyiapkan titik pantau. Mudah-mudahan bisa naik dari Pratama menuju Madya atau Nindya dan ke depan betul-betul bisa mewujudkan Kota Layak Anak,” tegas Habib Hadi.
Wawali Pantau Langsung Sejumlah Titik Pantau
Ya, usai menggelar rakor Wawali Mochammad Soufis Subri memilih untuk memantau ke sejumlah lokasi titik pantau yang akan didatangi oleh tim penilai KLA. Bersama Kepala DP3AKB Sukam dan tim gugus tugas layak anak, Subri meluncur ke Command Center yang ada di lingkungan kantor wali kota, kemudian ke Banger Telecenter yang terletak di Kecamatan Wonoasih.
Banger Telecenter masuk dalam kegiatan pendukung KLA, yaitu rumah pintar. Di tempat itu anak-anak dapat mendapatkan pengetahuan dari trainer terkait teknologi dan informasi seperti desain grafis dan lain sebagainya.
Kunjungan kedua ke Kecamatan Kedopok, Wawali Subri melihat kesiapan ruang laktasi. Lalu bergeser ke taman bacaan di Jalan Slamet Riyadi. Di taman bacaan memang kental dengan kebutuhan anak-anak, selain buku ada mandi bola, kuda-kudaan, otopet hingga alat permainan edukatif lainnya.
“Ini (taman bacaan) salah satu media anak-anak mendapatkan informasi sesuai kebutuhan mereka,” ujar Kabid Ekonomi Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Dwi Agustin Pudji Rahaju.
Kelurahan Pilang juga menjadi jujukan Wawali Subri. Kelurahan ini ditunjuk karena sangat memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat dalam pembangunan daerah, seperti musrenbang dan kegiatan lainnya.
Selain di Kelurahan Pilang, Kecamatan Mayangan jadi lokasi terakhir. Kecamatan Mayangan juga menjadi unsur kelembagaan tambahan yaitu gugus tugas Kecamatan Layak Anak (Kelana).
“80 persen sudah siap menghadapi penilaian. Tinggal 20 persen yang harus dipersiapkan dalam beberapa hari ini sebelum tim penilai berkunjung ke titik pantau. Insyaallah semua sinkron antara yang dilaporkan dan pemaparan (27/5) nanti,” terang Subri, saat ditanya tentang kesimpulannya usai berkunjung ke sejumlah lokasi.
Sementara itu, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB, Lucia Aries Yulianti berharap hasil verifikasi lapangan nantinya dapat menambah nilai verifikasi mandiri yang sudah dilakukan oleh tim Kementerian PPPA. “Karena bisa naik dan bisa turun tergantung verifikasi besok ini. Semoga saja bisa naik karena ada beberapa yang belum ditambahkan seperti ULT Penanggulangan Kemiskinan dan Mal Pelayanan Publik,” jelasnya. (Had)