Banten, (MI)- Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Banten mengadakan konsolidasi bersama seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se-Provinsi Banten di Sekertariat PP yang terletak di Serang, Banten. Sabtu (18/20/2019).
Ketua MPW PP Banten Johan Arifin Muba mengatakan, acara tersebut adalah rapat, konsolidasi sekaligus buka berasama untuk mempererat tali silaturahmi antar seluruh MPC yang ada di Provinsi Banten.
"Jadi Rapat hari ini memutuskan kapan tepatnya pelaksanaan Muscab seluruh Kabupaten/Kota dan persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi," kata Johan
Dirinya mengatakan, rapat ini membahas terkait arahan-arahan dari MPN untuk Mubes Pemuda Pancasila. Tepatnya nanti momen Mubes rencananya pada tanggal 28 Oktober 2019 dan dibuka langsung Presiden RI, imbuh Johan.
"Makanya kita MPW Banten, Alhamdulillah rapat konsolidasi ini memutuskan kapan dari masing-masing MPC ini menyelenggarakan Muscab," imbuhnya
Lebih jelas dijabarkan Johan, untuk Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan Muscab untuk Kota Serang dan Kota Cilegon. Dan yang telah memenuhi syarat, sudah ada beberapa MPC. Bagi yang memenuhi syarat, akan dibantu MPW untuk memenuhi syarat Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) Pemuda Pancasila pasal 22, imbuh Johan.
"Muscab ini adalah mungkin back to zero nya Pemuda Pancasila Provinsi Banten. Dan mungkin ada beberapa Ketua MPC yang sudah mengundurkan diri atau tidak mencalonkan diri lagi," terang Johan
Ketua MPC Kabupaten Serang dan Kota Tangerang sebut Johan, sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi, dan memang harus ada rotasi kaderisasi organisasi. "Kedepan Pemuda Pancasil harus amanat Rakerwil, dan akan mengenalkan sebagainya Organisasi Massa yang betul-betul berbasis masyarakat," bebernya
Sebelum mengakhiri wawancara, Johan menyebut angka perolehan sebesar 2%. "Target Nasional kita memang sebesar dua persen dari hak pilih untuk legislasi anggota, tapi dari Provinsi Banten adalah sepuluh persen hak pilih dari masing-masing Kab/Kota, untuk nanti di tahun 2022 bahwa harus ikut andil sebagai alat menyelesaikan kebijakan di Provinsi Banten," pungkasnya. (Tb)