MUARA ENIM, (MI)- Berdasarkan uu no 6 tahun 2014 mengacu pada juknis pembangunan dana desa ADD dan DD selain dapat mensejahterakan masyarakat, sehinga dapat mengurangi penganguran dan akan berdampak misanya mengurangnya pengangguran. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan aturan bahkan tidak sedikit di manfaatkan oleh oknum kepala desa beserta aparatnya diduga untuk memperkaya diri serta kepentingan peribadi.
Seperti halnya yang terjadi di desa Tebing Abang kecamatan Semende Darat Tengah kabupaten Muara Enim yang di kerjakan oleh TPK desa Tebing Abang di duga syarat KKN karena terjadi mark up dana. Dari hasil investigasi media di lapangan papan proyek fisik jalan lingkar yang berasal dari dana desa DD tahun 2019.
Terlihat kondisi jalan yang baru berumur beberapa beberapa bulan sudah berlobang dan kerikilya keluar karena di timpa air hujan hasil pantawan media dan di lapangan di duga pembangunan jalan dengan pengerjaan A3 (perbandinganya, semen, pasir, batu' 1:3:5) satu sak semen 3 lori pasir 5 lori batu dengan volome capaian di perkirakan 1.5 (1.5X 0.15) M3 dengan perkiraan daya tahan haya mencapai 6 bulan ataub 7 bulan saja.
Setiap awak media ingin konfirmasi ke kepala desa tidak pernah bisa di temui.
warga desa Tebing Abang yang nama engan disebutkan (SJ 45 thun) di depan wartawan mengatakan kejadian tersebut telah biasa karena tidak ada pantawan dan pengawasan langsung dari pemerintah yang terkait di kabupaten seperti tipikor, insfektorat maka TPK, kontraktor membangun semena mena.
"Harapan kami selaku masyarakat kepada pemerintah yang berwewenang mengawasi pembanggunan dari pemerintah agar pengerjaanya tidak asal asalan dan berikan sanggsi yang keras pada kepalah desa TPK kontraktor yang pembangunanya tidak sesuai dengan bestik agar tegaknya hukum di di negara ini" punglas Mm. (tim)