KPM yang terdata sebagai penerima bantuan Kemensos atau Provinsi Banten, tidak boleh lagi diberikan bantuan dari APBD Pemkot Tangsel.
Tangerang Selatan - Warga terdampak wabah Corona atau Covid-19 harus gigit jari. Hingga saat ini belum menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pada Kamis (30/4/2020) ini merupakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari ke-12 di Kota Tangsel. Mereka yang sudah tak bekerja, buruh lepas, hingga lansia dan janda tak mampu terpaksa mengencangkan ikat pinggang menunggu Bansos cair.
Wali Kota Airin Rachmi Diany, pun bisa memahami banyaknya kritik soal Bansos Covid-19 yang belum diterima masyarakat. Dia beralasan, hal itu terjadi karena sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima Bansos dari Kementerian Sosial dan Provinsi Banten. "Dana APBD kita yang untuk Bansos yang tidak direncanakan sampai hari ini belum kita gunakan. Karena secara real data, itu sudah masuk semua. Sudah tercover dari APBD Provinsi, maupun juga dana dari Kemensos. Kita tinggal menunggu pencairannya saja," ungkap Airin di Balai Kota Tangsel, Ciputat.
Sebagaimana ketentuan yang ada, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang terdata sebagai penerima bantuan Kemensos atau Provinsi Banten, tidak boleh lagi diberikan bantuan dari APBD Pemkot Tangsel. "Karena aturan dan ketentuannya begitu," imbuhnya.
Airin mengatakan, penyaluran Bansos yang sudah direncanakan, telah disalurkan kepada masyarakat. Sementara yang belum disalurkan adalah Bansos yang sifatnya tidak direncanakan, yaitu terhadap keluarga terdampak Covid-19. "Kalau Bansos yang direncanakan cair. contoh yang di lansia dan beberapa tempat itu sudah dicairkan, itu sudah dari 2 sampai 3 minggu yang lalu, itu sudah kita kasih karena Bansos yang direncanakan, melalui APBD Tangsel" jelasnya.
Menurutnya, Bansos yang tidak direncanakan untuk warga terdampak Covid-19 sudah dialokasikan melalui APBD Kota Tangsel. Namun berdasarkan pengumpulan data, KPM terdampak Covid-19 sepenuhnya telah tercover Bansos Kemensos dan Provinsi Banten. "Kita sudah refocusing anggaran dari dana APBD kita, dengan asumsi kemarin kekurangan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum tercover baru 13 ribu, itu sudah kita Refocusing," tuturnya.
"Tapi ternyata Alhamdulillah ada kabar baik, Kemensos menambahkan dari 13 ribu ditambah lagi sekitar 22 ribuan, jadi totalnya DTKS yang tadinya mau diintervensi APBD kita sudah masukan ke Kemensos totalnya 36 ribu. Jadi akhirnya data yang sudah kita kumpulkan kita berikan ke Kemensos, ini sudah diterima lama di Kemensos," imbuhnya lagi.
Ditambahkannya, ketika akan dilakukan pendataan untuk memperluas KPM melalui peran Camat, Lurah dan RT. Kemensos kembali menambah kuota KPM sebanyak 70 ribu. Sehingga total KPM Bansos dari anggaran Kemensos sebanyak 70 ribu KK di Tangsel.
"Bansos itu yang nantinya akan diterima warga sebesar Rp600 ribu perbulan, per KK. Disalurkan melalui PT POS dan ojek online," terang dia.
Meskipun telah menyerahkan data KPM, namun dalam perjalanannya seiring penambahan kuota KPM untuk bantuan Kemensos. Terjadi penundaan berkali-kali pencairannya, hal itulah yang belum bisa dimengerti masyarakat di bawah.
"Tadinya 21 April akan cari, mundur di tanggal 24 April dan mundur lagi. Tadi saya tanya ke pak Sekjend (Kemensos) katanya tanggal 4 Mei itu akan turunnya, nah dari data itu kita sudah masukkan semua datanya, bahkan masih ada sisa untuk kuota pendataan," ucapnya.
Sedangkan bansos dari Provinsi Banten ditujukan kepada sekira 20 ribu KK. Sementara data yang baru disetorkan baru 10 ribuan KK. Nantinya bantuan akan ditransfer ke rekening penerima, disebutkan prosesnya saat ini masih dalam pembuatan ATM."On proses dan itu sudah diterima, dan sekarang sedang tahap untuk membuat ATM nya," pungkasnya.