Dasar perpanjangan ketiga PSBB karena penyebaran virus corona (COVID-19) tinggi kurang tepat. Sementara dampak dari PSBB I dan II banyak masyarakat jatuh miskin karena tidak bekerja tidak dijadikan acuan.
Surabaya- Sejumlah elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Jatim, Rabu, meminta pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Tahap III dihentikan karena dinilai banyak merugikan warga.
"Dasar perpanjangan ketiga PSBB karena penyebaran virus corona (COVID-19) tinggi kurang tepat. Sementara dampak dari PSBB I dan II banyak masyarakat jatuh miskin karena tidak bekerja tidak dijadikan acuan," kata inisiator Warga Surabaya menolak PSBB M. Sholeh saat di DPRD Surabaya.
Puluhan warga yang hadir di DPRD Surabaya tersebut meliputi perwakilan ojek daring, pedagang warung kopi, becak montor, buruh yang terkana pemutusan hubungan kerja (PHK), warga Surabaya terdampak PSBB dan lainnya.
Sholeh yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak setuju dengan adanya PSBB, melainkan berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSBB I dan II dinilai tidak berhasil karena selain penyebaran kasus positif corona masih tinggi, banyak warga secara ekonomi dirugikan.
"Faktanya PSBB juga tidak diimbangi adanya bantuan sosial secara merata dan advokasi. Kita minta PSBB dihentikan," katanya.
Sebagai solusi, lanjut dia, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya melaksanakan gagasan Presiden RI Joko Widodo terkait new normal atau tatanan kehidupan baru dalam menghadapi COVID-19.
Melalui DPRD Surabaya, Sholeh meminta agar PSBB Surabaya Tahap III dihentikan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Perwakilan pedagang kuliner Surabaya Andi Setiawan mengatakan semenjak PSBB I dan II diberhentikan banyak pedagang merugi karena sepi pengunjung. Untuk itu, ia berharap agar PSBB III dihentikan.