Sekarang situasinya tidak lagi mudik dan kendaraan pengangkut logistik ini kan pengusaha, (20/6).
Bali- Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi soal ratusan sopir logistik yang akan menyeberang ke Bali menggelar protes di Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (18/6) kemarin.
Para sopir itu, memprotes kebijakan ketentuan kelengkapan surat kesehatan berupa rapid test yang dirasa sangat mahal dan para sopir melakukan aksi mogok dan tak mau menyeberang ke Bali.
Menurut Koster, mengenai rapid test di waktu mudik lebaran sudah memberikan pelayanan gratis rapid test bagi kendaraan yang mengangkut logistik masuk ke Bali. Sementara, untuk penumpang itu harus rapid test mandiri.
"Yang logistik karena kaitannya dengan (kebutuhan) masyarakat kita layani waktu itu, waktu sedang konteks mudik. Nah, sekarang situasinya tidak lagi mudik dan kendaraan pengangkut logistik ini kan pengusaha," kata Koster, di Denpasar, Bali, Jumat (19/6).
Koster juga mengungkapkan, bahwa dalam satu hari minimum dalam setiap hari ada 1.500 orang yang dilayani rapid test dengan gratis dengan harga satu rapid test Rp135.000.
"Supaya tahu saja, setiap hari itu minimum 1.500 yang harus dirapid test. Satu rapid test biaya 135.000, kalau seribu (rapid test) Rp1,3 miliar. Berarti 1.500 (adalah) Rp2 miliar lebih setiap hari," ungkapnya.
"Dan tidak mungkin itu diberlakukan satu hari. Kalau terus-terusan itu dilakukan, sampai tidak tahu kapan berhentinya berapa habis dananya. Padahal, yang berjalan ini adalah orang pengusaha. Kan harus bisa diurus rapid testnya," imbuh Koster.
Ia juga menyebutkan, tidak mungkin layanan rapid test digratiskan terus menerus. Padahal, para pengusaha itu melakukan bisnis dengan membawa muatan logistik masuk ke Bali.
"Tidak bisa dong dilayani gratis terus. Padahal dia berbisnis, membawa angkutan barang-barang yang dijual di Bali. Harus bisa dan rapid test kalau dilakukan mandiri sangat mungkin. Cuma satu kok dan itu berlakunya seminggu," ujarnya.
Koster juga menyatakan, sebelum diberlakukan atau diumumkan penghenti rapid test gratis pada angkutan logistik yang masuk ke Bali. Pihaknya, sudah melakukan rapat dan dibahas di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
"Sebelumnya, sudah rapat dan dibahas di Ketapang untuk pemberlakuan rapid test dengan mandiri. Jadi, kalau dia tidak mau rapid test, iya tidak boleh masuk Bali, itu aja. Tiap hari Rp2 miliar, kalau satu bulan Rp60 miliar habis duit kita," jelasnya.
"Bayangin sudah sekian bulan kita berlakukan (rapid test gratis). Kan tidak mungkin, orang (pengusaha) dia dagang ke sini. Masih tiap hari dibayarin," ujarnya.
Seperti diketahui, ratusan sopir melakukan aksi mogok dan tak mau menyeberang ke Bali. Mereka, memprotes kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang mempersyaratkan para sopir logistik harus menyertakan surat rapid test jika ingin masuk Bali. Para sopir menutup akses pintu keluar terminal Sritanjung sebagai bentuk protes, pada Kamis (18/6) kemarin.