Jeneponto - Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto menggelar Musyawarah Validasi Data Kemiskinan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Rabu (19/8/2020).
Musyawarah Validasi Data DTKS ini berlangsung dengan penuh Khidmat di Kantor Kelurahan Balang Toa dengan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Ibu Nirmala Syuaib, ST, M.Si.
Selain itu, Kepala Kelurahan Balang Toa, Muh. Tasrif beserta jajarannya, para kepala lingkungan, Bhabinkamtibmas, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda juga turut hadir dalam kegiatan ini.
"Data yang yang ada adalah merupakan data tahun 2015 yang diambil dari BPS, untuk itu kali ini kami akan melakukan validasi apakah data itu benar atau masih berlaku untuk saat ini dengan mengkonfirmasi langsung kepada para kepala lingkungan yang hadir pada musyawarah ini," lanjutnya.
Ibu Nirmala Syuaib juga menambahkan bahwa, "kami dari pihak Dinas Sosial tidak lain adalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, jadi saya minta kepada kepala kelurahan Balang Toa beserta para kepala lingkungan untuk mendukung dan membantu melakukan validasi atas data ini," terang Ibu Kadis.
Selain itu kepala Kelurahan Balang Toa, Muh. Tasrif sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Kadis Sosial Kabupaten Jeneponto dalam musyawarah Validasi Data Kemiskinan di Kelurahan Balang Toa.
"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kadis Sosial Kabupaten Jeneponto beserta para Tim Validasi data atas kehadirannya dalam musyawarah Validasi DTKS ini," ungkap Muh. Tasrif.
"Kami dari pemerintah kelurahan Balamg akan membantu pihak Dinas Sosial melakukan validasi data terpadu ini, demi kesejahteraan warga," tambahnya.
Setelah membawakan sambutan, Ibu Kadis Sosial Kabupaten Jeneponto membacakan nama-nama yang terdaftar dalam DTKS dengan menkonfirmasi secara langsung kepada para kepala lingkungan terkait nama-nama tersebut apakah masih hidup atau sudah meninggal, ataukah sudah pindah domisili, dan apakah nama-namanya benar atau ada yang keliru.
Dari pantauan wartawan di lokasi, selain kepala lingkungan para warga juga angkat bicara jika ada nama keluargnya yang tidak sesuai atau tidak terdaftar dalam DTKS. (Beni)