Jakarta akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai tanggal 14 September 2020., (11/9).
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memutuskan Jakarta akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai tanggal 14 September 2020. Terkait keputusan ini, banyak setidaknya ada tiga Meteri Kabinet Indonesia Maju yang memberikan respons terkait kebijakan Anies ini.
Pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengaitkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat keputusan Anies melakukan PSBB. Setelah Anies mengumumkan akan kembali PSBB total pada Rabu malam, Kamis pagi pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," kata Airlangga, Kamis kemarin.
Keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Karena kinerja perekonomian sangat dipengaruhi pada kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.
Selain Airlangga, Menteri Perindustrian Agus, Gumiwang Kartasasmita, juga memberikan respons terkait PSBB yang diterapkan kembali di DKI. Menurut Agus, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat Anies menerapkan PSBB tersebut
"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan," ujar pria yang juga pernah menjabat Menteri Sosial ini.
Namun meski begitu, dia tetap menilai jika keselamatan masyarakat adalah sebuah keharusan. Keselamatan masyarakat lebih penting dari apa pun. "Yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," kata Agus.
Menteri lainnya yang ikut menyindir Anies terkait kebijakan PSBB ini adalah Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Menurutnya, pemberlakuan PSBB bisa mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
"Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI, Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," kata Agus.
Agus Suparmanto berharap seluruh pihak bekerja sama menjaga rantai pasok dan kegiatan ekonomi. Hal itu dinilai bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.
"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus.