Bantuan langsung dipotong Rp 4 juta dari Rp 10 juta yang harusnya diterima lembaga dengan alasannya untuk membeli alat kesehatan.
Jakarta- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat bersama Kemenag RI untuk membahas sejumlah isu, Senin dilansir Kumparan (14/9). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina melaporkan, ada oknum di daerahnya yang sengaja memotong bantuan Kemenag untuk lembaga hingga Rp 4 juta.
"Tapi yang mengerikan, di daerah saya, para penerima bantuan langsung dipotong Rp 4 juta dari Rp 10 juta yang harusnya diterima mereka dengan alasannya untuk membeli alat kesehatan," kata Selly di Komisi VIII DPR RI, Senin (14/9).
"Apakah ini memang ada arahan dari Kemenag? Seharusnya dipertanyakan dulu dong dari lembaga tadi, mau dipotong atau tidak, tapi mereka langsung dipotong sebesar sekian dan ini membuat saya malu," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Dirjen Bimas Kemenag, Kamaruddin Amin, mengaku pihaknya sudah mendapatkan sejumlah informasi terkait isu tersebut. Bahkan, menurut Kamaruddin, ia juga tengah melakukan audit investigasi.
"Memang informasi ini sudah benar adanya dan kami sedang melakukan audit investigasi khusus terutama yang berkembang di Bekasi dan daerah lain," tegas Kamaruddin dalam rapat dihadiri Menag.
Selain itu, kata Kamaruddin, atas arahan Menag Fachrul Razi, pihaknya juga tengah menggerakkan Tim Saber Pungli secara masif. Sehingga, diharapkan, 'kebocoran' dana bantuan tersebut bisa diselesaikan.
"Dan ada upaya peringatan dini kepada semua pengelola dan ini akan dilakukan secara masif dan terstruktur, terukur, komprehensif, dan berkesinambungan," tuturnya.
Sementara itu, menurut pimpinan Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, isu tersebut seharusnya tak hanya menjadi tanggung jawab Kemenag saja. Sebab, bantuan tersebut merupakan hak bagi seluruh umat.
"Saya di depan Dirjen itu saya umumkan Pak Menteri, tidak ada pemotongan satu sen pun. Saya sudah umumkan, terbuka. Kalau ada yang potong-potong laporkan ke Kemenag atau anggota DPR, itu berkali-kali saya sampaikan. Kalau ada di daerah-daerah yang masih potong, itu saya kira tanggung jawab kita semua, bukan hanya Kemenag. Kita usut saja, jangan tunggu yang lain karena itu uang untuk rakyat, untuk umat," pungkas Yandri.