Dok. istimewa
Anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur itu di Biro Administrasi Pimpinan, anggaran itu disediakan dan hanya dipakai jika benar-benar dibutuhkan.
Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan terakit anggaran total Rp 600 juta untuk biaya sewa helikopter Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Ia menilai penggunaan jasa transportasi udara itu merupakan hal yang wajar dan hanya dipakai di situasi yang benar-benar darurat.
"Anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur itu di Biro Administrasi Pimpinan, anggaran itu disediakan dan hanya dipakai jika benar-benar dibutuhkan. Harus dipahami mayoritas pengguna transportasi seperti dalam kondisi darurat ini hanya bisa digunakan saat kondisi sudah darurat, harus ada bab darurat dulu baru dilakukan," ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers daring, Selasa (4/8/2021).
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan lanskap geografis Jabar sangat luas dan tidak semua wilayah itu bisa dijangkau dengan kendaraan mobil. "Bisa delapan jam, sembilan jam. Menurut saya itu wajar saja dari sisi kebutuhan," katanya.
Selama ini, kata Kang Emil, Pemprov Jabar kerap meminjam helikopter milik TNI AU, Polri atau BNPB. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi menggunakan helikopter dari pihak swasta.
"Ada ongkos yang harus dibayar, kita mengurangi potensi-potensi menggunakan yang namanya heli swasta, memang mahal ya. Saya pernah difasilitasi Polda naik heli polisi, difasilitasi TNI juga, ini juga masuk ke dalam refocusing sebenarnya di angka yang disebutkan di media (total Rp 600 juta)," ujarnya.
Sebagaimana dilihat detikcom dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) pada Senin (2/8/2021) pukul 12.00 WIB, ada 10 paket yang muncul bila dimasukkan kata 'sewa helikopter' dalam kotak pencarian.
Delapan dari 10 paket yang muncul di antaranya adalah paket Sewa Helikopter Mobilitas Wakil Gubernur mulai dari Paket 1 hingga 8. Tiap paketnya memiliki pagu anggaran Rp 75 juta.
Dalam tabel tersebut, tertera rencana pengadaan itu dilakukan Pemprov Jabar di bawah satuan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi rencana pengadaan paket di Kota Bandung, Jawa Barat. Situs tersebut bisa diakses oleh publik dengan mengakses laman https://sirup.lkpp.go.id/.
"Itu sudah ter-refocusing 70 persen utk penanganan pandemi, semuanya tidak terkecuali sudah disisir satu-satu sampai akhir Desember diarahkan utk pandemi termasuk anggaran pak wagub yang disampaikan di media," ujar Kang Emil. (rs/dn)