Dok. istimewa Refly Harun
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan mengungkapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti ingin membungkam setiap aksi unjuk rasa.
Hal tersebut diungkapkan Refly Harun dalam video yang tayang di kanal YouTube miliknya, menyusul Pejabat Ketua PB HMI Abdul Muis yang hilang selama 2 hari setelah mengumumkan rencana demonstrasi di Istana dan Gedung DPR RI.
“Seharusnya aparat keamanan, pendekatannya pendekatan keamanan. Sekarang ini pemerintahan Presiden Jokowi sepertinya ya, pengamatan saya menutup ingin membungkam semua aksi unjuk rasa (demonstrasi,red),” jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Minggu (8/8).
Refly Harun pun menilai, sekecil apa pun sepertinya Pemerintahan Jokowi dengan hilangnya pejabat Ketua PB HMI ini diduga ingin atau agar aksi unjuk rasa itu tidak ada.
“Ini soal psikologi kekuasaan saja, kemungkinan besar, pemerintahan Presiden Jokowi mulai merasa terancam. Akan banyaknya tuntutan orang, yang meminta misalnya Presiden Jokowi mundur,” beber Refly Harun.
Pengamat Politik itu mengungkapkan, demonstrasi atau aksi unjuk rasa jika skalanya kecil, kemungkinan tidak ada masalah, tapi dikhawatirkan membesar.
“Tapi dalam konteks seperti ini (Pejabat Ketua PB HMI Abdul Muis hilang) ya tetap tidak boleh melarang orang berunjuk rasa, karena itu adalah hak konstitusional,” jelas Refly Harun.(red/sdr)