Oknum Kepala Dusun Pesanggrahan di minta mundur oleh masyarakatnya sendiri.
Lombok Barat- Desa Banyu Urip geger dibuat dengan beredarnya surat edaran yang di kirim ke dinas terkait diantaranya, Kepala Desa Banyu Urip, Camat Gerung, Kapolsek Gerung dan Kadis DPMD Lombok Barat (6/10).
Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah permintaan masyarakat Pesanggrahan agar Kadusnya di nonaktifkan karena masyarakat merasa Dia dianggap tidak mampu memimpin masyarakat dusun Pesanggrahan, dikarenakan tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakatnya yang ada kekecewaan saja yang dirasakan masyarakatnya.
Salah seorang masyarakat yang merasa kecewa dengan cara oknum kepala dusun tersebut dalam menjalankan tugasnya, disaat pembagian dana bantuan Covid-19.
"Saya terdaftar sebagai penerima BLT / BST, pas saya dapat dana bantuan tersebut kok tega dia melakukan pemotongan 50 ribu, itupun dia suruh orang lain yang mengantar uang bantuan yang saya dapatkan itu kerumah" ujar salah seorang warga dusun Pesanggrahan yang tidak mau dipublikasikan namanya.
"Setelah pesuruh oknum Kadus tersebut datang kerumah dan dia memberikan uang bantuan tersebut ke saya sejumlah 600 ribu, begitu saya terima pesuruh Kadus ini menyuruh saya untuk menjejerkan uang itu sambil saya pegang karena dia mau ambil dukumentasi jadi laporan bahwa saya sudah terima uang sejumlah tersebut diatas" tambahnya.
"Setelah itu saya masukan dalam buntalan sarung saya kalau bahasa Sasak kambukan, belum sajak saya lipat kambukan saya tiba-tiba dia meminta tukar uang yang saya terima itu dengan uang 50 puluhan 1 lembar setelah saya berikan uang yang saya terima itu satu lembar yang seratusan langsung dia ambil dan saya dikasih penukarnya itu cuman 50 ribu dan saya bilang kenapa lima puluh mana yang lima puluh, pesuruh oknum pak Kadus tersebut ngomong ini untuk orang dikantor" jelasnya.
Kejadian pemotongan itu diketahui oleh masyarakat Pesanggrahan setelah membaca berita online media-investigasi.com terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana bantuan tersebut masyarakat merasa resah dan tidak nyaman dengan kelakuan oknum tersebut jangan-jangan kita juga akan sama seperti salah satu masyarakat tersebut begitu dapat bantuan kita akan di potong.
Buntutnya dari kekisruhan itu, para tokoh masyarakat mengambil tindakan dengan cara musawarah sesama masyarakat agar Kadus ini di nonaktifkan, dengan hasil kesepakat kita meminta tanda tangan masyarakat yang mau berhentikan Kadus ini dengan sadar Tampa ada tekanan dari pihak lain murni atas kemauan masyarakat sehingga tanda tangan tersebut tidak di anggap palsu dan di Dukumentasikan disaat masyarakat tanda tangan oleh wartawan media -investigasi.com sebagai bukti itu bukan palsu tapi asli orangya langsung sesuai nama yang tercantum di berita acara tersebut.
Setelah terkumpul 90 orang yang tanda tangan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kirim bukti tersebut kedinas tersebut diatas agar permintaan mereka di kabulkan.
"Karena itu semua saya yang merasakan sebagai masyarakat pesanggrahan". tutur masyarakat yang menjadi korban pemotongan bantuan dana BLT tersebut.
( H. Npn.)
Saksikan video menariknya: