Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, dok. istimewa/ Kalau ada bukti, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan hanya mengeluarkan isu lalu semuanya pondok pesantren merasa dicurigai, (02/2).
Jakarta - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) meminta BNPT jangan menyebar isu terkait ratusan pondok pesantren terafiliasi teroris.
JK mendorong BNPT segera mengambil tindakan jika pernyataan tersebut benar.
"Kalau ada bukti, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan hanya mengeluarkan isu lalu semuanya pondok pesantren merasa dicurigai," kata Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 tersebut, usai menjadi pembicara dalam Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Dikatakannya, untuk membuktikan dugaan tersebut, BNPT bisa memanggil satu per satu pondok pesantren yang dicurigai. "Yang mana itu. Kan bisa dipanggil satu per satu," katanya.
JK menyarankan agar data pondok pesantren yang terafiliasi teroris untuk dibuka. Sebab, jika hanya diumumkan begitu saja, justru akan menimbulkan keresahan.
"Jadi orangnya bisa dipanggil. Daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas kan pondok pesantren menjadi resah," ujarnya. "Tapi harus yakin dan ada buktinya," imbuhnya.
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22), Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan soal 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan terorisme.
Bahkan, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Minggu (30/1/), ikut menjelaskan soal pernyataan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar itu. (dw/*)