dok. Perum bersubsidi Cikubang Asri , kec. Parigi, Kabupaten Pangandaran / BPD juga menjadi pendukung utama dalam mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal untuk memiliki rumah layak huni, (3/4/2022).
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (kemenkeu) Rionald Silaban melaporkan sepanjang tahun 2010 hingga 2021, sebanyak 943.000 unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibangun dengan total anggaran Rp 75,17 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak termasuk para pelaku industri perumahan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh wilayah Indonesia.
"Sepanjang tahun 2010 hingga 2021, total 943.000 unit rumah subsidi telah dibangun dengan anggaran Rp 75,17 triliun. Tentu kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak terutama bagi MBR," kata Rionald dalam keterangannya, Kamis (31/03/2022).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya.
"Selain kepemilikan rumah, masih menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni dari yang saat ini baru pada angka 56,75 persen menjadi 70 persen di tahun 2024 atau setara dengan 11 juta rumah tangga," kata Herry.
Karena itu, keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga berperan sangat penting untuk memenuhi target pembiayaan perumahan yang telah ditetapkan.
BPD juga menjadi pendukung utama dalam mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal untuk memiliki rumah layak huni.
“Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama,” ucap Herry.
Herry memaparkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020.
Bahkan, pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2 persen year-on-year.
"Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD berhasil mencapai 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 triliun," imbuhnya.
Diketahui, Kementerian Keuangan telah mengalirkan Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun 2021 kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp 2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP.
Dana PMN tersebut kemudian dibaur dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, yang kemudian seluruh dananya digunakan untuk mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.
Selanjutnya, pada tahun 2022 program KPR FLPP ditargetkan mencapai 200.000 unit rumah dengan anggaran mencapai Rp 23 triliun. (dw/*)