Petugas Gabungan Tangkap Pelaku Illegal Logging di Pasirian, 75 Batang Kayu Kepuh Diamankan -->

Breaking news

Live

Baca Kami di Helo

Petugas Gabungan Tangkap Pelaku Illegal Logging di Pasirian, 75 Batang Kayu Kepuh Diamankan

Wednesday, 26 October 2022

Satu orang diamankan polisi yakni MI (43) warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, (26/10).



Lumajang - Satreskrim Polres Lumajang dan Polsek Pasirian berhasil menangkap satu orang terduga pelaku illegal logging.

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan melalui Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiharto menyampaikan, penangkapan tersebut bermula dari kecurigaan petugas gabungan Polsek Pasirian dan perhutani RPH Bago sedang melaksanakan operasi dikawasan hutan jati blok andil lambat perak 21 D di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Namun saat melaksanakan operasi, petugas menemukan satu truk yang mencurigakan dipakir ditepi jalan dan tidak ada pemiliknya.

"Saat ditangkap truk Isuzu ELF sedang mengangkut 75  batang olahan kayu jenis kepuh," kata Agus.

Usai berhasil mengamankan truk mengakut kayu hutan, setelah itu petugas melakukan pencarian cek tunggak kayu, tidak lama kemudian berhasil menemukan 1 tunggak kayu hutan jenis Kepuh berada di petak 21D Blok Lambaudi  Dusun Kajaran, Desa Bades dalam kondisi sudah terpotong.

"Petugas melakukan penyelidikan bahwa truk tersebut milik MI warga desa Bades," ungkapnya.

Setelah diperiksa, kata Agus, ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi surat resmi, sehingga petugas mengamankan sopir truk MI saat berada di jalan sedang mengangkut kayu.

“Kayu olahan berbagai ukuran yang diangkut tidak dilengkapi surat resmi, sehingga pelaku MI kita amankan," 

Selain itu, lanjutnya, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit Isuzu ELF, Warna Putih, Nomor Polisi N-8442-YF yang berisikan muatan kayu hutan sebanyak 75 batang kayu olahan berbagai ukuran.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pasirian untuk dilakukan proses hukum.

“Pelaku akan disangkakan Pasal 12 huruf d dan e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” sebut AKP Agus. (nur)