Probolinggo - Sebanyak 25 orang bendahara pada perangkat daerah mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Bendahara Pemerintah Kota Probolinggo, Senin (14/11) di Bale Hinggil. Giat ini merupakan kerja sama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
Tujuannya, untuk meningkatkan kompetensi teknis bendahara penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi kompetensi teknis sebagai syarat jabatan bendahara.
Mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai dalam sambutannya, Kabid Pengembangan Pengajaran Kompetensi Sri Rahayuningsih mengutarakan diklat ini dilaksanakan dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.
“Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yakni mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat,” tandasnya.
Membuka diklat yang berlangsung tiga hari ke depan, tanggal 14-17 November, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin berpesan pada peserta diklat untuk betul-betul mengikuti giat ini dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab fungsi bendahara.
“Bekerja itu harus tenang dengan senyum, wajah pulang dengan ceria bukan wajah pulang dengan gelisah. Karena anda mempunyai tugas dan fungsi yang betul-betul independen dan pemikiran yang kuat (prinsip) sebagai bendahara,” pesannya.
Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Habib Hadi berharap semua berjalan sesuai aturan yang ada. “Jangan sampai saya sudah gembar-gembor aturan laksanakan, jangan ragu. Lakukan sesuai aturan, tapi bawahan masih ada kompromi. Nah, ini yang tidak benar,” serunya.
Ia mengingatkan pada peserta diklat untuk tidak takut jika ada intervensi atau tekanan dari pihak luar. “Kalau anda ragu atas apa yang anda lakukan, jangan gegabah untuk memutuskan atau melaksanakan. Tapi kalau anda dipaksa, diintervensi, diperintah, lebih bagus mundur dari bendahara dan minta dipindah ke yang lainnya,” tegasnya.
Bukan tanpa sebab ia berkata demikian, pasalnya ia ingin membangun kesadaran pada tiap peserta untuk memiliki kesadaran diri. “Saya ingin mendorong semuanya clear, kalau semua berjalan clear, kita menyelamatkan semuanya. Karena saya tidak ingin sekecil apa pun yang terjadi akan membuat resah diri kita, tidak tenang diri kita. Karena ulah kita yang semestinya bisa kita hindari tapi kita lakukan,” pesan wali kota.
Menurutnya, sebagus apa pun pemerintahan jika tidak diiringi oleh lapisan paling bawah, tidak akan berjalan bagus. “Harapan saya pemerintah harus mempunyai komitmen dalam arti menjalankan sesuai aturan yang ada. Saya ingin regulasi dan aturan untuk transparansi di semua bidang, khususnya di bendahara pengeluaran harus betul-betul dilakukan,” ucap Habib Hadi.
Oleh karena itu, sebagai orang nomor satu di Kota Probolinggo, kepala daerah yang menjabat sejak 2019 hingga saat ini mengajak peserta diklat untuk tidak berpihak pada kompromi. “Sekarang kepala daerah itu harus punya prinsip selagi menjalankan yang benar harus diikuti kebenaran itu. Bukan kepala daerah yang kompromi terhadap kesepakatan-kesepakatan (negatif). Itu tidak boleh dan harus dihindari,” imbuhnya.