Lumajang – Akses pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat pinggiran dan lansia di Kabupaten Lumajang kembali mendapat sorotan. Warga di kawasan lereng Gunung Semeru mengeluhkan ketidakpastian informasi dan rumitnya prosedur penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak.
Keluhan tersebut mencuat setelah seorang warga asal kawasan atas Bumi Perkemahan (Buper) Glagah Arum, Kecamatan Senduro, harus bolak-balik mengurus KTP milik kerabatnya yang lansia. Warga merasa dipersulit lantaran informasi persyaratan dari petugas loket pelayanan dinilai berubah-ubah.
"Dua hari lalu katanya pemilik KTP harus hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Setelah yang bersangkutan dihadirkan dengan kondisi lansia dan tidak punya ponsel pintar (smartphone) untuk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), petugas malah meminta fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kenapa tidak dijelaskan sejak awal? Rumah kami jauh di atas, ekonomi lagi sulit, dan harus mengorbankan waktu mencari nafkah," ujar perwakilan warga dengan nada kecewa saat mengadu ke awak media, Kamis (29/10/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sekdin Dukcapil) Kabupaten Lumajang, Yonatan Kobba, SE, MM, memberikan klarifikasi resmi saat dikonfirmasi via pesan singkat. Pihaknya menegaskan bahwa aturan administrasi di lapangan memiliki ketentuan spesifik tergantung kondisi fisik kartu.
"Jika KTP sudah rusak dan tidak bisa terbaca (datanya), maka warga memang wajib membawa fotokopi KK untuk pencocokan data dasar. Namun, jika KTP lama masih bisa terbaca oleh alat, maka tidak perlu membawa fotokopi KK," jelas Yonatan Kobba, Kamis (29/10/2026) pagi [29/10 08.03].
Terkait kewajiban penggunaan aplikasi IKD yang dikeluhkan menjadi beban bagi masyarakat miskin dan lansia, pihak Dispendukcapil memastikan tidak ada unsur paksaan di lapangan.
"IKD itu memang kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi dalam penerapannya, bagi warga yang tidak memiliki gawai (smartphone) atau tidak mengerti teknologi, sama sekali tidak dipaksa. Pelayanan manual tetap berjalan," tambahnya [29/10 08.03].
Guna memangkas jarak dan menghemat biaya transportasi bagi warga yang tinggal di wilayah pelosok atau pegunungan seperti Kecamatan Senduro, Dispendukcapil Lumajang mengimbau masyarakat untuk tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas pusat di kota. Proses pencetakan KTP baru bisa diselesaikan langsung di Kantor Kecamatan Senduro [29/10 08.03, 29/10 08.04].
Lebih lanjut, Yonatan Kobba menambahkan bahwa Dispendukcapil Lumajang sebenarnya telah menyediakan berbagai inovasi program untuk mempermudah masyarakat tanpa harus keluar biaya dan tenaga ekstra ke tingkat kecamatan maupun kabupaten.
"Masyarakat juga bisa langsung melakukan akses pelayanan melalui E-Paket yang ada di desa, atau langsung melakukan pelayanan melalui Hotline service dengan nomor 085151901110. Sedangkan untuk masyarakat rentan yang memerlukan pelayanan khusus, Dinas Dukcapil melakukan layanan jemput bola ke rumah-rumah penduduk melalui RCP (Reaksi Cepat Pelayanan)," papar Yonatan menjabarkan berbagai solusi alternatif bagi warga pinggiran.
"Masyarakat bisa memanfaatkan opsi-opsi layanan ini agar lebih mudah. Untuk cetak fisik KTP, silakan bisa langsung ke kantor kecamatan terdekat, tidak usah ke dinas," pungkasnya di akhir konfirmasi [29/10 08.03, 29/10 08.04].
Dengan adanya keterbukaan informasi dan berbagai pilihan layanan inklusif ini, diharapkan tidak ada lagi warga pinggiran maupun lansia di Lumajang yang merasa kesulitan atau terabaikan hak administrasinya hanya karena kendala geografis, ekonomi, maupun teknologi. (Nr)
