SK Bupati Pati Bertentangan RTRW
Semarang, Media Investigasi
Mejelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Semarang mengabulkan gugatan warga Pati atas Surat Keputusan (SK) Bupati
Pati No.660.1/4767/2014 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen PT
Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Putusan ini dibacakan ketua majelis hakim Adi
Budi Sulistyo pada persidangan di PTUN Semarang yang berlangsung pukul 10.00
WIB sampai 17.45 WIB, Selasa (17/11/2015).
“Memutuskan mengabulkan permohonan penggugat
seluruhnya dan membatalkan surat keputusan Bupati Pati No.660.1/4767/2014
tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan,” kata Adi
membacakan amar putusan.
Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi pihak
tergugat, yakni Bupati Pati Haryanto dan PT SMS yang menjadi pemrakarsa pembangunan
pabrik semen. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan SK Bupati
Pati tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pati serta
azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan
[amdal] sebagai syarat penerbitan izin lingkungan tidak mengakomodasi seluruh
masyarakat yang nantinya terdampak proyek tersebut,” ujarnya.
Putusan Majelis Hakim PTUN ini serta merta
disambut gembira dan tangis haru ratusan warga Pati yang mengikuti persidangan
sejak pagi. “Kami bersyukur majelis hakim mendengarkan aspirasi masyarakat yang
menolak pembangunan pabrik semen,” kata tokoh Jaringan Masyarakat Peduli
Pegunungan Kendeng, Gunretno, seusai persidangan.
Sementara itu, kuasa hukum PT SMS dari Firma
Hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara & Partners, Florianus Sangsun,
menyatakan akan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTUN) di Surabaya. “Kami akan mengajukan banding karena majelis hakim tidak
cermat menimbang dan menilai seluruh bukti surat, saksi maupun ahli yang
diajukan pihak tergugat I dan tergugat II intervensi [PT SMS],” ujar dia.
Pasalnya, menurut dia, objek sengketa hukum
adalah soal izin lingkungan yang dikeluarkan Bupati Pati atas pembangunan
pabrik semen Pati yang diprakarsai SMS. Dalam persidangan alat bukti, saksi dan
para ahli yang diajukan tergugat I (Bupati Pati) dan tergugat II intervensi
menyatakan proses hingga penerbitan izin lingkungan telah sesuai dengan tata
aturan hukum yang berlaku.
“Izin lingkungan pabrik semen Pati telah
didasarkan atas dokumen Amdal-RKL-RPL yang telah disetujui oleh komisi penilai
Amdal, kemudian diterbitkan SK Kelayakan Lingkungan oleh Bupati Pati dan SK
Izin Lingkungan, serta telah sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pati No.5/ 2011
dan berada di luar KBAK Sukolilo sesuai Kepmen 2641/2014,” beber dia.
Bupati Pati Haryanto dalam kesempatan yang
sama juga menyatakan akan mempelajari putusan Majelis Hakim PTUN Semarang
sebelum mengajukan banding. “Kami mengajak semua elemen warga menunggu proses
banding Pemerintah Kabupaten Pati atas putusan hukum PTUN. Marilah dijaga
kebersamaan warga untuk membangun ekonomi dan kemaslahatan masyarakat Pati,”
kata dia. (Widodo)