Mamuju, Media Investigasi- Dalam rangka penyesuaian data bagi kaum fakir miskin, maka Dinas Provinsi Sulbar telah menggelar rapat dengan Dinas Sosial Kabupaten se-Sulawesi Barat beberapa waktu lalu di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Jl. RE. Marthadinata Mamuju.
Dengan konsilidasi yang diadakan itu, untuk mengsingkronkan data di kabupaten dengan provinsi, guna mendapatkan data yang mutakhir.
Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Drs. Kaharuddin, MM bahwa rapat tersebut bertujuan agar masyarakat Sulbar, khususnya kaum fakir miskin di Sulawesi Barat perlu diselaraskan dengan data yang di miliki oleh Dinas Sosial Kabupaten.
Dengan demikian, agar pemerintah provinsi dalam hal ini dinas sosial memegang referensi fakir miskin yang akurat.
“Kedepannya tidak terjadi tumpang tindih atau luput dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin,” ungkapnya.
Lanjut Kaharuddin, data yang lebih rinci diperlukan, maka perlu verifikasi lebih lanjut, seperti lanjut usia dan penyandang cacat, serta data lainnya yang dapat membantu progeres pemutakhiran selanjutnya.
“Diharapkan dengan adanya penyesuaian data dilakukan dengan secara baik, tidak ada lagi masyarakat luput dari pendataan, sehingga tidak mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah maupun non pemerintah,” jelasnya.
Kordinasi dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten, hendaknya senantiasa terjalin setiap saat kedepannya, demi kemajuan masyarakat Sulbar yang lebih sejahtera, serta bangsa dan Negara.
“Mudah-mudahkan ke depannya masyarakat kaum fakir miskin di Sulbar betul-betul merasa terbantu oleh oleh program pemerintah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulbar ke depannya sangat perhatikan fakir miskin, “Kita akan memberikan bantuan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sedangkan bagi penyandang cacat dan lanjut usia itu berbeda programnya,” katanya.
Lanjut Kaharuddin, "olehnya itu mari kita saling bahu membahu dan memberikan informasi, bila ada kaum fakir miskin yang belum terdata.
Dengan kriteria tergolong sebagai fakir miskin antaranya berpenghasilan yang sangat rendah rumahnya tidak layak dihuni juga kaum disabilitas dan lanjut usai" tukasnya. (Musraho)
Editor: Rosyid