Bima, Media Investigasi- Kelengkapan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (Ktp-E) dan Akta Kelahiran merupakan kebutuhan utama untuk mengurus segala sesuatu secara administrasi,terlihat saat pelayanan ke serambi masyarakat oleh dinas terkait seperti di kec sape pada sabtu(19/8) sangat direspon oleh masyarakat di kecamatan tersebut, sigap berdesakan baik di dalam maupun di ruangan aula kantor camat demi memiliki legalitas kewarga negaraan secara gratis.
Demi mencukupi kebutuhan masyarakat oleh dinas dukcapil kab bima meluncurkan Grand Pelayanan di buka 4 titik di akb bima yaitu di wilayah barat dan selatan di kec woha dan bolo,wilayah utara di kec wera meliputi kec ambalawi dan bagian timur di kec sape mencakupi kec lambu dan wawo, "ungkap Kepala Disdukcapil kab bima bapak Zunaidin,S,Sos.Mm pada media ini sabtu(19/8) pukul 15.30 di lokasi pelayanan aula kantor camat sape.
Lanjut Kadis dukcapil, "pihaknya tidak pernah berhenti ,karena secara nasional, target pencapaian masih sangat rendah sekitar 56,87 % yang memiliki legalitas,sementara harus mencapai 80-85 % tahun 2017 ini, dan masih tersisa 4 bulan untuk menjemput bola dengan pelayanan Melayani Sampai Serambi Masyarakat (MESSRA) sebagai aplikasi di terbitkan nya peraturan bupati no 23 tahun 2017 yang merupakan perbub inovasi pertama di bidang administrasi kependudukan," Ungkap nya.
Kamarudin,S,Sos camat sape mengapresiasi kinerja bupati kabupaten bima ibu Hj Indah Damayanti Putri,sudah sesuai moto pemerintahan nya "RAMAH",dengan melayani kelengkapan administrasi kependudukan yang meringankan beban masyarakat terutama yang umur 50 tahun keatas.
Dengan grand pelayanan yang di lakukan oleh disdukcapil sekarang adalah pendekatan pelayanan terhadap masyarakat secara gratis,sudah terbukti pada hari sabtu (19/8) ini kehadiran ribuan masyarakat mengerumuni kantor camat,"Papar nya.
Senada yang di utarakan oleh kepala desa nae bapak Tamrin, "pihaknya menyambut baik yang di lakukan oleh pemda kab bima,karena masyarakatnya tidak perlu lagi ke kantor dinas untuk mengurus legalitas nya,cukup mengisi formulir permohonan di kantor desa,kemudian di bawa ke kantor camat sekaligus yang merekomandasikan ke dinas tersebut,warga hanya menunggu di desa ketika sudah selesai di cetak,"ungkap nya. (Mi/red)