Kota Serang, (MI)- Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja yang ada di wilayah provinsi Banten (23/11) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang.
Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja Kabupaten/Kota (UMK) kepada pemerintah agar naik 10 persen menjadi 3,5juta dari yang sebelum nya 3,2 juta.
”Kita buruh meminta untuk merevisi terkait SK yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Banten yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Walikota mau pun Bupati, apakah kasus ini ada tekanan dari Menteri, karena yang memilih semua itu dari masyarakat Banten sendiri bukan dari Mentri, kenapa harus takut. Karena jelas PP.78 menabrak UUD No. 13 Tahun 2003.Karena UMK itu kesepakatan dari DPO itu sudah jelas,” ujarnya.
Masa buruh meminta agar pemprov Banten dalam hal ini Wahidin Halim dapat segera menaikan Upah Minimum Kerja Kabupaten/Kota (UMK) Banten sebesar 10 persen. Lantaran mereka menilai belum mampu mencukupi kebutuhan mereka lantaran harga sejumlah bahan pokok kian hari kian meningkat.
"Kami sangat kecewa sekali berarti pemerintah dalam hal ini Bupati dan Walikota sendiri tidak diberi kewenangan dasar mereka Gubernur ini apa, apa mereka takut, kalau Gubernur macam ini turun aja jangan jadi gubernur,” ungkapnya
Aksi sempat ditemui oleh Kadisnaker Povinsi Banten H. Al Hamidi S, yang menyampaikan, Gubernur tidak dapat menemui para pendemo karena sedang tidak ada di tempat. Dan menyampaikan kepada para buruh bahwa besok akan diajak diskusi bersama memecahkan permasalahan.
"Pemerintah Provinsi Banten bahwa hari ini gubernur tidak dapat menemui bapak- bapak dan ibu ibu sekalian, tapi besok akan kita minta perwakilan dari bapak-bapak dan ibu ibu sekalian untuk merapatkan permasalahan ini.”ungkapnya.
(mi/gm)
Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja Kabupaten/Kota (UMK) kepada pemerintah agar naik 10 persen menjadi 3,5juta dari yang sebelum nya 3,2 juta.
Menurut Rudi Safrudin selaku kordinator lapangan dalam orasinya mengatakan, Demo ini untuk meminta Gubernur Banten merevisi terkait SK yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Walikota dan Bupati.
”Kita buruh meminta untuk merevisi terkait SK yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Banten yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Walikota mau pun Bupati, apakah kasus ini ada tekanan dari Menteri, karena yang memilih semua itu dari masyarakat Banten sendiri bukan dari Mentri, kenapa harus takut. Karena jelas PP.78 menabrak UUD No. 13 Tahun 2003.Karena UMK itu kesepakatan dari DPO itu sudah jelas,” ujarnya.
Masa buruh meminta agar pemprov Banten dalam hal ini Wahidin Halim dapat segera menaikan Upah Minimum Kerja Kabupaten/Kota (UMK) Banten sebesar 10 persen. Lantaran mereka menilai belum mampu mencukupi kebutuhan mereka lantaran harga sejumlah bahan pokok kian hari kian meningkat.
"Kami sangat kecewa sekali berarti pemerintah dalam hal ini Bupati dan Walikota sendiri tidak diberi kewenangan dasar mereka Gubernur ini apa, apa mereka takut, kalau Gubernur macam ini turun aja jangan jadi gubernur,” ungkapnya
Aksi sempat ditemui oleh Kadisnaker Povinsi Banten H. Al Hamidi S, yang menyampaikan, Gubernur tidak dapat menemui para pendemo karena sedang tidak ada di tempat. Dan menyampaikan kepada para buruh bahwa besok akan diajak diskusi bersama memecahkan permasalahan.
"Pemerintah Provinsi Banten bahwa hari ini gubernur tidak dapat menemui bapak- bapak dan ibu ibu sekalian, tapi besok akan kita minta perwakilan dari bapak-bapak dan ibu ibu sekalian untuk merapatkan permasalahan ini.”ungkapnya.
(mi/gm)