media-investigasi.com |Jakarta, April 2018 Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) merasa prihatin terhadap nasib para wartawan saat ini. Adanya ancaman, intimidasi kekerasan, bahkan larangan meliput berita berkenaan dengan kinerja pejabat maupun pengawasan pemberitaan proyek APBN, maupun APBD. Terutama di daerah daerah. Kalau hal ini terus berlanjut. Wartawan dalam mencari fakta dan berita terus nasibnya terberangus.
Tidak ada upaya pembelaan pada sebuah pembenaran maka siapapun akan lancar melakukan tindakan korupsi manipulasi yang akan merugikan Pemerintah dan masyarakat. Tidak ada artinya lagi undang undang tentang pers no 40 Tahun 1999 dan undang undang keterbukaan informasi publik. Yang telah disepakati bersama oleh para pimpinan organisasi pers dan majelis pers. Hal ini akan berdampak buruk buat seluruh wartawan dan insan jurnalis dalam ber ekspresi lewat tulisan dan karya nyatanya dalam menyelusuri kasus.
Kenapa harus ada tekanan, Kenapa harus ada intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan?
Siapa yang memicu persoalan ini hingga membatasi ruang gerak wartawan. Apakah sikap dari kebijakan Pemerintah, Atau Arogansi Para Pejabat yang memang tidak mau di usik privasinya dan atau ikut campur tangan wartawan di dalam pelaksanaan pengawasan sebuah proyek.
Ingat fungsi wartawan itu adalah memberitakan memberikan informasi terbuka untuk kepentingan masyarakat luas. Baik melalui media elektronik, Cetak, maupun media online. Beberapa kasus dan laporan yang diterima AWDI dari daerah. Banyak wartwan mengeluh tidak diperkenankan meliput.
Adakah apakah kesalahan mereka. Koran sarana pemuat berita ada, Izin penerbitan ada. Wartawan dibekali KTA dan surat Tugas resmi dari Para Pimpinan redaksi mereka malah mereka juga ikut bergabung dalam wadah organisasi pers yang ada. Kurang apalagi. Nah bila ada hal hal kecil dan sepele di tegur dinasehati saya berfikir itu lebih arif dan bijaksana ketimbang ada bahasa keras pengusiran ancaman tindak kekerasan dari para Pejabat terhormat. Wartawan itu juga manusia punya perasaan dan hati. Mana yang baik pasti diterima yang tidak baik dapat di carikan solusi. Kalau terus menerus terjadi konflik yang selalu menyudutkan wartawan. Maka bersiaplah dengan ledakan demo mosi tulisan yang akan merugikan para pihak tentunya. Sikap tegas dari Asosiasi Wartawan Demokrasi (DPP AWDI) baik pada pertemuan di Sekber dan Majelis Pers maupun dalam Forum rapat. Menolak keras tindakan intimidasi kekerasan Pejabat siapapun dan apapun bentuknya terhadap Wartawan. Dan silahkan anda terus lakukan tulisan anda sebaik dan sebagus mungkin kalau itu adalah sebuah karya tentang kebenaran....karena kebenaran adalah segalanya.
Sebagai bagian dari organisasi yang telah turut menandatangani lahirnya Dewan pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia mengajak semua pihak Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah serta para Petinggi Organisasi Pers mari sama sama hargai mereka yang melakukan tugas mulia. Karena yakin mereka perbuatan, tulisan karya mereka semata mata buat kepentingan kemajuan Bangsa ini.
(Sekjen DPP AWDI)
Tidak ada upaya pembelaan pada sebuah pembenaran maka siapapun akan lancar melakukan tindakan korupsi manipulasi yang akan merugikan Pemerintah dan masyarakat. Tidak ada artinya lagi undang undang tentang pers no 40 Tahun 1999 dan undang undang keterbukaan informasi publik. Yang telah disepakati bersama oleh para pimpinan organisasi pers dan majelis pers. Hal ini akan berdampak buruk buat seluruh wartawan dan insan jurnalis dalam ber ekspresi lewat tulisan dan karya nyatanya dalam menyelusuri kasus.
Kenapa harus ada tekanan, Kenapa harus ada intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan?
Siapa yang memicu persoalan ini hingga membatasi ruang gerak wartawan. Apakah sikap dari kebijakan Pemerintah, Atau Arogansi Para Pejabat yang memang tidak mau di usik privasinya dan atau ikut campur tangan wartawan di dalam pelaksanaan pengawasan sebuah proyek.
Ingat fungsi wartawan itu adalah memberitakan memberikan informasi terbuka untuk kepentingan masyarakat luas. Baik melalui media elektronik, Cetak, maupun media online. Beberapa kasus dan laporan yang diterima AWDI dari daerah. Banyak wartwan mengeluh tidak diperkenankan meliput.
Adakah apakah kesalahan mereka. Koran sarana pemuat berita ada, Izin penerbitan ada. Wartawan dibekali KTA dan surat Tugas resmi dari Para Pimpinan redaksi mereka malah mereka juga ikut bergabung dalam wadah organisasi pers yang ada. Kurang apalagi. Nah bila ada hal hal kecil dan sepele di tegur dinasehati saya berfikir itu lebih arif dan bijaksana ketimbang ada bahasa keras pengusiran ancaman tindak kekerasan dari para Pejabat terhormat. Wartawan itu juga manusia punya perasaan dan hati. Mana yang baik pasti diterima yang tidak baik dapat di carikan solusi. Kalau terus menerus terjadi konflik yang selalu menyudutkan wartawan. Maka bersiaplah dengan ledakan demo mosi tulisan yang akan merugikan para pihak tentunya. Sikap tegas dari Asosiasi Wartawan Demokrasi (DPP AWDI) baik pada pertemuan di Sekber dan Majelis Pers maupun dalam Forum rapat. Menolak keras tindakan intimidasi kekerasan Pejabat siapapun dan apapun bentuknya terhadap Wartawan. Dan silahkan anda terus lakukan tulisan anda sebaik dan sebagus mungkin kalau itu adalah sebuah karya tentang kebenaran....karena kebenaran adalah segalanya.
Sebagai bagian dari organisasi yang telah turut menandatangani lahirnya Dewan pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia mengajak semua pihak Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah serta para Petinggi Organisasi Pers mari sama sama hargai mereka yang melakukan tugas mulia. Karena yakin mereka perbuatan, tulisan karya mereka semata mata buat kepentingan kemajuan Bangsa ini.
(Sekjen DPP AWDI)