Bima (MI)- Bertempat di Homestay Mutmainnah Kota Bima, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer membuka secara resmi Lokakarya Penumbuhan Komitmen Pemerintah Desa untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Perbaikan Layanan Dasar bagi Masyarakat miskin dan Rentan.
Pada Lokakarya yang mengundang 191 Kades, 18 Camat dan 7 OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Dahlan didampingi Kepala DPMDes Kabupaten Bima Drs. Sirajudin AP MM, Kepala Bappeda Drs H. Muzakkir M.Sc dan Koordinator Kompak Bima Asrullah (28/05).
Dalam Sambutannya, Wakil Bupati mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Leading Sector serta seluruh elemen yang terlibat sembari menyampaikan bahwa Kegiatan Lokakarya ini memiliki maksud yang amat luhur, guna membangun kesepakatan dan keserasian program/kegiatan yang perlu dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa sebagai bagian dari kerjasama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa tujuan penting lainnya yang mesti tercapai melalui momentum Lokakarya ini yakni meningkatnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Desa tentang percepatan penurunan kemiskinan melalui perbaikan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Selama ini Pemerintah telah berupaya agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sinergis antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri. Dengan demikian semua pihak yang terlibat akan terdorong untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program dengan menggunakan mekanisme dan tolok ukur yang sama; sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaan dan target sesuai yang direncanakan bersama” tegas Wabup”.
Wakil Bupati menambahkan bahwa Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Desa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima, dengan prioritas pada desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi sesuai Peta Basis Data Terpadu; dengan berfocus pada program/kegiatan sebagai berikut :
1. Pengembangan BUMDES
2. Jamban Keluarga
3. Pengembangan Perumahan Layak Huni
4. Kelompok Usaha Bersama
5. KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari
6. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)
7. Cakupan Air Bersih
Baca juga : Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU lewat Pledoi
“APBDesa yang memiliki ciri-ciri keberpihakan kepada masyarakat, tercermin nyata pada pilihan kegiatan yang menunjukkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penggulangan kemiskinan, meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa sanggup menjawab persoalan pengangguran, mengurangi angka kemiskinan pemerataan pendapatan masyarakat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan sebagai komitment luhur mewujudkan Bima RAMAH APBDesa mengcover pengalokasikan belanja kegiatan Bidang Pelayanan Dasar yang representatif dari jumlah belanja Desa dalam APBDesa nya” tegas Dahlan mengakhiri sambutannya (Abd Rah)