"Iya, saya setuju (pemecatan 16 PNS Kemenhub terpidana korupsi), kita mendukung itu," kata Budi saat saat ditemui usai menghadiri Rakernas Projo di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (15/9), dilansir dari cnn. Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.357 PNS terpidana korupsi berkekuatan hukum tetap atau inkracht yang terdata masih aktif.
Dari data itu, Kemenhub dinobatkan sebagai kementerian terbanyak yang masih mempekerjakan PNS terpidana korupsi sebanyak 16 orang.
Budi menyatakan pihak Kemenhub sendiri sedang memproses pemecatan 16 PNS itu sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, ada beberapa kondisi terkait persoalan hukum yang membuat para PNS itu belum diberhentikan.
"Proses untuk dilakukan pemberhentian sesuai ketentuan, tapi dengan beberapa hal yang terkait faktor by law, jadi belum diberhentikan," kata dia, tanpa merinci faktor tersebut.
Budi pun mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang membuat surat keputusan bersama tiga menteri untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Ia mengatakan keputusan itu sebagai dasar hukum yang kuat untuk memproses pemecatan 16 PNS Kemenhub secara cepat. "Kalau sudah adanya kekuatan khusus ya kita berhentikan. Kita mendukung itu," pungkasnya.
Baca juga : Terpidana e-KTP Akan Jadi Saksi
Diketahui, salah satu kasus yang menyeret PNS Kemenhub dalam kasus korupsi adalah kasus suap proyek proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Kasus ini juga menyeret nama Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoinuis Tonny Budiono. (*)