“Sangat penting bagi kami untuk memperoleh dukungan dan sinergi berbagai kerja sama, terutama dalam pengelolaan sampah plastik di laut yang sejalan dengan kebijakan (Pemerintah RI), ” ujar Luhut dalam sambutannya.
Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI (Menko Maritim) pada kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda di sela-sela Konferensi Kelautan yang mengundang lebih dari 140 negara dan dihadiri oleh Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri dan Pejabat Senior pada tanggal 29-30 Oktober 2018.
Dalam Pertemuan tersebut, Menko Maritim didampingi Deputi Kedaulatan Kemaritiman Kemenko Maritim RI dan dihadiri pejabat senior dari instansi penjuru lainnya. Selain memberikan keynote speech, Menko Maritim juga menegaskan perlunya komitmen dan sinergi berbagai negara dan organisasi regional/internasional, mengingat isu ‘marine plastic debris’ 80 persennya disebabkan oleh _land-based leakages_, perubahan perilaku, dan pemahaman tentang pentingnya fungsi laut dalam kehidupan manusia. Hal lain yang ditargetkan oleh Kementerian yang dipimpinnya adalah membangun suatu mekanisme kerja sama untuk mengimplementasikan komitmen pada pemimpin EAS, termasuk dalam upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Lebih jauh, posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional. Oleh karena itu, menurut Menteri Luhut, arah kebijakan kelautan dan kemaritiman RI yang jelas menjadi sebuah hal yang sangat prioritas, utamanya bagi diplomasi kemaritiman Indonesia.
Selama proses diskusi, berbagai curah gagasan dan program-program nasional yang sukses dari negara-negara peserta East Asia Summit (EAS) telah disampaikan. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim mengharapkan nantinya ada tindak lanjut ke depannya, terutama untuk menyatukan berbagai aset guna mendukung penanganan sampah plastik di laut.
Penanganan masalah sampah ini pun diakui Deputi Purbaya harus ditangani secara terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik.
Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk memerangi Sampah Plastik Laut yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu perubahan perilaku; mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan; mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut; penegakan hukum, penelitian-pengembangan teknologi-inovasi dan penguatan institusi.
Sejalan dengan penyusunan rencana aksi ini, kolaborasi bilateral dan regional juga kerja sama pemerintah dan swasta harus terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut.
Beberapa negara peserta EAS seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Rusia menyatakan apresiasinya terhadap komitmen dan langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam mengatasi masalah pencemaran plastik. Secara resmi, Selandia Baru, sebagai co-sponsor atas inisiatif Indonesia, dan Jepang sangat terkesan dengan pendekatan yang dijalankan Pemerintah RI dengan menekankan pentingnya perubahan perilaku dan menumbuhkan pemahaman bahaya pencemaran plastik dari usia dini melalui upaya kampanye dan kurikulum di sekolah.
Menko Maritim menyambut baik tawaran kerja sama dari berbagai perwakilan negara peserta EAS dan menekankan kembali bahwa isu pencemaran laut oleh plastik merupakan permasalahan global serta membutuhkan koordinasi yang erat.
Pertemuan secara umum membahas tindak lanjut berbagai komitmen yang tertuang dalam ‘statement’ para pemimpin EAS yang akan disepakati pada KTT EAS ke-13 pada 15 November di Singapura tahun ini. Salah satu tindak lanjut EAS Leaders’ Statement tersebut adalah inisiatif Indonesia untuk penyusunan suatu Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris (Rencana Aksi Kawasan dalam Penanganan Sampah Plastik di Lautan) dalam konteks kerja sama forum East Asia Summit (EAS).
Kemenko Bidang Kemaritiman
Baca juga : Presiden Jokowi Serukan Dunia Internasional Kelola Laut secara Berkesinambungan
Catatan:
1. East Asia Summit (EAS) merupakan suatu forum regional yang dibentuk pada 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur, dalam rangkaian KTT ke-11 ASEAN. Negara peserta EAS berjumlah 18, yaitu 10 negara ASEAN dan 8 negara Mitra Wicara ASEAN, yakni Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Rusia.
2. EAS merupakan forum Leaders-led dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak (driving force). Tujuan dan prinsip EAS termuat di Kuala Lumpur Declaration on East Asia Summit (2005), yaitu:
a. The EAS is a forum for dialogue on broad strategic, political, and economic issues of common interest and concern with the aim of promoting peace, stability, and economic prosperity in East Asia.
b. The EAS’ efforts to promote community building in the region will be consistent with and reinforce the realization of the ASEAN Community.
c. The EAS will be an open, inclusive, transparent, and outward-looking forum.
3. EAS menyepakati 9 (sembilan) prioritas area kerja sama yaitu di bidang lingkungan hidup dan energi; pendidikan; keuangan; isu-isu kesehatan global dan penyakit pandemik; penanganan bencana alam; konektivitas ASEAN; dan kerja sama lainnya, yakni perdagangan dan ekonomi, ketahanan pangan dan kerja sama maritim [red]