DESKRIPSI GAMBAR

Breaking News

Tegas..!!! Gubernur Kalteng Tolak Tandatangani 437 IUP

Tegas..!!! Gubernur Kalteng Tolak Tandatangani 437 IUP

Jakarta, (MI)- Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyayangkan kekayaan alam yang ada di Kalteng tidak memberi manfaat signifikan untuk rakyat dan Provinsi Kalteng. Oleh karena itu pihaknya cukup ketat dalam perizinan tambang dan perkebunan.

"437 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak saya tandatangani, pemerintah pusat harus memastikan dahulu nantinya pertambangan tersebut bisa menguntungkan rakyat Kalteng," tegas Sugianto, Jumat (19/10) lalu

Banyaknya pengusaha yang berbondong-bondong datang ke Kalteng semestinya mengurangi ketimpangan, namun Sugianto menyebut sebaliknya malah menambah ketimpangan. Hal tersebut terjadi karena begitu banyak pengusaha yang tidak taat pajak dan tidak membayarkan pajaknya di Kalteng.

"Pajak terbesar di kalteng dibayar oleh pengusaha lokal sebesar Rp 500 M tiap tahun, pengusaha asing dan pengusaha dari Jakarta seharusnya membayar lebih besar dari itu, tapi kenyataannya tidak," ujar mantan anggota Komisi IV DPR RI ini.

Sementara terkait perkebunan sawit, Sugianto juga sedang mengajukan pencabutan ijin perkebunan seluas 800 ribu hektare. Hal itu dilakukan selain karena pengusaha yang tidak tertib pajak, juga rata-rata tidak memiliki lahan plasma untuk masyarakat.

"Ada 2.000 kebun tapi sedikit sekali yang punya lahan plasma. Hampir semua perusahaan besar seperti Sinarmas group, Wilmar group, Astra group, tidak memiliki lahan plasma, saya menghimbau mereka agar membangun lahan plasma untuk masyarakat," terang Sugianto.

Sugianto juga mendorong agar antara penghasil di hulu dan produksi di hilir keduanya harus ada di Kalteng, serta agar lahan produktif diperluas.

"Kalau mau bangun Indonesia dari daerah harus diperjelas tata ruangnya, mayoritas lahan di Kalteng masih HP (Hutan Produksi), kalau APL (area penggunaan lain) hanya diperbanyak di Jawa ya pulau Jawa yang terus dibangun dan berkembang," jelas Sugianto.

Melalui ekspedisi yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Sugianto berharap terjadi sinergi antar Provinsi untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Baca juga : Polsek Ciputat Adakan Deklarasi Damai di Aula Kampus UIN

"Gubernur Jawa kalau mau mendirikan industri alihkan ke Kalimantan, kami welcome, lahan kita masih luas, bahkan kalau 10 tahun ke depan Jawa gedung semua dan kehabisan sawah, kami siap menjaga kedaulatan pangan Indonesia," pungkas Sugianto yang merupakan Koordinator APPSI Wilayah Kalimantan ini. (Anung)
Post a Comment