Ahok punya karakter khas dalam memimpin, (25/11/2019).
Jakarta, (MI) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akhirnya ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina. Jelang peresmian Ahok sebagai Komut, suara penolakan terhadapnya pun masih muncul. Namun, tak sedikit pula yang membela Ahok.
Sebagaimana diketahui, Ahok telah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (22/11/2019). Ahok akan menggantikan Komut sebelumnya, Tanri Abeng. Dia pun akan mulai bekerja pada Senin (24/11).
Namun, suara penolakan terhadap Ahok masih terdengar. Penolakan itu datang dari Waketum Gerindra, yang juga Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon. Fadli Zon mempertanyakan kemampuan Ahok dalam mengelola pertamina.
"Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya menilai kayak nggak ada orang lain aja gitu, kenapa, apa sih hebatnya? Menurut saya sih biasa-biasa saja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka," kata Fadli Zon di Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Fadli Zon menilai terpilihnya Ahok menjadi Komut Pertamina merupakan refleksi kedekatan Presiden Jokowi dengan Ahok. Fadli menilai Jokowi dan Ahok adalah teman sejati.
"Jadi saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati bukan teman politik atau teman biasa," kata dia.
Dia menilai kehadiran Ahok di Pertamina berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kompetensi Ahok juga dipertanyakan Fadli.
"Ya menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong. Kan harusnya mencari orang profesional, emangnya dia ahli minyak? Dia kan bukan ahli minyak. Hebatnya apa dia di Pertamina," tutur Fadli.
Kendati demikian, tak sedikit pula yang membela kader PDIP itu. Rekan separtainya, Hendrawan Supraktikno menilai kritik Fadli Zon itu menyederhanakan masalah dan terkesan tendensius.
"Fadli Zon mewakili satu arus pandangan yang harus kita hormati, meski pandangannya simplistik reduksionistik (menyederhanakan) sehingga terkesan sudah dari awal apriori-tendensius," tutur politikus PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).
Hendrawan yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini menilai Ahok punya karakter khas dalam memimpin. Namun demikian, memang ada risiko Ahok menimbulkan kegaduhan.
"Ahok memiliki keberanian manajerial yang berbeda. Dia cenderung menganut psikologi 'anti kemapanan', membuat antitesa dari suatu normalitas atau hal yang baku. Perilaku demikian, tanpa diikuti energi untuk menciptakan sintesa atau harmoni, memang cenderung menimbulkan kegaduhan," tutur Hendrawan.
Sementara itu, NasDem justru melontarkan balik ke Fadli Zon. NasDem menilai Ahok memiliki berbagai pengalaman.
"Memang Fadli sendiri hebatnya apa. Setidaknya Ahok pernah jadi bupati, gubernur, dan juga pernah jadi anggota Dewan. Tentu itu sebuah prestasi kan?" kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).
Irma pun meminta Fadli tidak 'nyinyir' terhadap orang lain. Menurut dia, alangkah lebih baik Fadli introspeksi terhadap dirinya sendiri sebelum mengomentari orang lain.
"Sudahlah. Mari kita bersihkan hati dan tanya diri sendiri sudah punya prestasi apa. Baru pertanyakan orang lain. Tapi susah juga jika isi kepala adanya cuma menyalahkan orang lain, merasa hebat dan narsis. Sehingga tidak ada orang yang pantas dan hebat kecuali dirinya sendiri dan orang orang dari kelompoknya. Orang seperti ini ciri-ciri peninggalan Orde Baru," tuturnya, dilansir deticom Senin (25/11).
Partai Golkar pun tak mau ketinggalan untuk membela Ahok. Golkar menilai bahwa penunjukkan Komut itu merupakan hak Menteri BUMN.
"Fadli Zon ini kayak kurang kerjaan saja. Pengangkatan direksi maupun komisaris BUMN itu hak Menteri BUMN selaku pemegang saham mayoritas unit usaha BUMN. Bukan ditentukan oleh yang lain, apalagi seorang Fadli Zon," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta Fadli berbicara sesuai bidangnya. Menurut dia, sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, bukan tugas Fadli untuk mengurusi BUMN.
"Sebaiknya Fadli Zon bicara sesuai tupoksinya, serahkan kepada koleganya yang di Komisi VI untuk bicara BUMN. Setahu saya, tupoksi BKSAP bukan ngurusi BUMN. Berhentilah bersikap nyinyir karena belum tentu kita lebih baik dari yang dinyinyirin," ujarnya.