Lampung Utara, (MI) -Banyaknya persoalan dan beredarnya isu tak sedap tentang lemahnya sistem Managemen dan Keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang banyak menimbulkan Polemik Pro dan Kontra serta Opini Publik menuai bermacam Kritikan dari berbagai Elemen masyarakat dan kalangan Kamis (21/11/2019).
Berawal dari persoalan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang di lakukan oleh Ratusan Kepala Desa se-Lampung Utara yang menelan Anggaran cukup fantastis hingga mencapai kisaran 4,5 miliar lebih yang pelaksanaanya terkesan di paksakan oleh pihak-pihak tertentu yang diduga ingin mencari keuntungan pribadi dari kegiatan tersebut.
Semakin menjadi dengan di tambah carut marutnya persoalan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hampir terjadi di seluruh Kelurahan dan Desa di Kabupaten Lampung Utara akibat biaya yang di tanggung oleh peserta program melebihi ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Kementerian yang mengatur biaya untuk Zona wilayah 4 1V Lampung sebesar 200,000 per unit Buku, yang pada kenyataanya warga peserta program di bebankan biaya hingga mencapai 600,000 oleh oknum-oknum di tingkat Kelurahan dan Desa dengan dalil yang tak jelas dan sangat membebani serta sangat merugikan warga masyarakat.
Yang mirisnya lagi di perparah dengan adanya dugaan korupsi dana DOP, BOK serta JKN pada Dinas Kesehatan yang perkaranya telah memasuki tahap penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Kotabumi di tambah lagi dengan rancunya pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan Nasional yang mengakibatkan semakin terpuruknya kepercayaan publik akibat belum di bayarkanya hak-hak para pelayan pengabdi masyarakat pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara sejak beberapa tahun.
Menanggapi Persoalan yang ada dan terus berkembang di Kabupaten Lampung Utara dan sebagai bentuk keprihatinan serta tanggung jawab pada masyarakat selaku fungsi Kontrol dan Informasi Publik, Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) cabang kabupaten Lampung Utara melalui Ketuanya Defriwansyah di dampingi para pengurus menyampaikan pernyataan sikap dan kepedulianya” Kami dari Aliansi Jurnalis Online Indonesia Lampung Utara meminta Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara serta Satuan Kerja (SATKER) terkait untuk dapat segera menyelesaikan seluruh persoalan yang ada dengan arif dan bijaksana demi keberlangsungan pembangunan yang ada di Lampung Utara, jelas Defriwansyah.
“Kami juga berharap kepada Institusi Hukum yang ada untuk bisa menilai dan memilih jika terbukti ada unsur korup yang di duga maka saya sebagai ketua aliansi jurnalistik online Indonesia berharap agar pihak-pihak yang terkait dapat mengambil sikap ycap Depriwansyah di depan awak media. (yd)