HMI Cabang Kendari dengan tegas menyampaikan bahwa Kapolda Papua harus siap mundur dari jabatannya. Begitu pula dengan Kapolres Nabire.
Jakarta (MI)- Kasus penganiayaan yang menewaskan sopir truk asal Sulawesi di Papua menarik perhatian publik. Yus Yunus (25) warga Polewali Mandar yang merantau ke Papua tewas diamuk massa di Jl Trans Nabire Paniai, Kabupaten Dogiyai, Minggu, 23 Februari. Dia tewas di depan personel polisi setempat. Salah satunya organisasi Tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, mengutuk perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan beberapa oknum masyarakat Nabire di tanah Papua.
Wakil Sekertaris Umum HMI Cabang Kendari, Enggi Indra Syahputra, mengatakan bahwa saat ini di papua tingkat kepercayaan terhadap kepolisian yang notabenenya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat telah merosot dan mandul terhadap sikap melindungi masyarakat.
Pasalnya Kita digegerkan dengan Video dimana beberapa oknum masa menyiksa seseorang sopir truk sampai merenggang nyawa ditempat dengan menyandingkan bersama hewan ternak masyarakat (Babi). “Jika hal tersebut tidak secepatnya diselesaikan, saya takut akan terjadi konflik horizontal. Dimana konflik yang akan sangat besar sesama anak bangsa,” Ujar Enggi Indra Syahputra oleh media ini.
Atas Insiden tersebut HMI Cabang Kendari dengan tegas menyampaikan bahwa Kapolda Papua harus siap mundur dari jabatannya. Begitu pula dengan Kapolres Nabire.
Selain itu Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan juga mengatakan dalam video yang tersebar sangat jelas ada beberapa oknum polisi yang berada ditempat. Tapi bahkan tak mampu memberi perlindungan kepada korban penganiyaan. “Saya bingung dengan sikap kepolisian setempat. Ada apa dengan insiden itu tidak bisa dilarai?, bahkan sudah pakaian dan stelan lengkap disertai senjata, namun tak mampu berbuat apa-apa ditambah lagi mereka sampai membiarkan Korban meninggal dunia,” Tegas Ujang Hermawan.
Dengan adanya insiden ini, Lanjut Ujang Hermawan, kami menegaskan kepada Kapolri untuk mengambil sikap tegas terhadap bawahannya yang tidak mampu memberikan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jika kasus tersebut tidak cepat terselesaikan dengan prosedur hukum. Bukan hanya Kapolda Papua dan Kapolres Nabire yang akan mundur. Kapolri juga wajib mundur dari jabatan.