Tangerang Selatan- Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengingatkan agar praktik politik dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, (10/9).
DR. Bambang ketua LKB Indonesia mengatakan terkait himbauan pemkot tersebut Ia mengatakan pilkada di Tangsel 2020 antara isu sara dan money politik, itu pasti ada, (9/9).
"Saya pribadi berpendapat yang nama politik alurnya nggak bisa ditebak khusus untuk di Tangsel yang warganya 70% warga pendatang, ini sangat unik" ungkapnya.
Politik pada dasarnya sangat mulia sebagai perantara bagi tujuan terselenggaranya masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Karena hanya sebagai perantara (wasîlah), bukan tujuan akhir (ghâyah), politik seyogianya tak perlu dikultuskan, dilakukan secara membabibuta, hingga mengorbankan tujuan mulia dari politik itu sendiri, tambahnya.
Dikutip dari Okezone, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai persoalan yang terjadi di Pilkada 2020 masih sama dengan Pilkada sebelumnya. Politik uang (money politic) dan permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih marak.
Salah satu timses pemenagan walikota pasangan Siti Nur Azizah - Ruhamabendan, Beny Law berharap pesta demokrasi di Tangsel berjalan aman dan kondusif.
"Saya berharap pesta demokrasi ini berjalan lancar, tidak ada isu yang digoreng dilebih-lebihkan, semua kandidat, semuanya visinya bagus ko, untuk kemajuan Tangsel" ujarnya saat dihubungi pewarta.
Lebih lanjut DR. Bambang menjelaskan pentingnya pengembangan politik.
Demokrasi adalah proses menuju peradaban yang lebih baik, oleh karena itu membangun demokrasi sama dengan membangun peradaban , sekarang ini demokrasi menjadi populer dan hambar diterima secara universal karena dianggap sistim politik yang paling baik dalam memajukan kemanusiaan.
Demokrasi juga dapat dikatakan "pemerntahan dari bawah", pemerintahan yang dikendalikan oleh Rakyat" yaitu Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat ,untuk rakyat atau pemerintahan oleh banyak orang : contohnya melalui parpol-parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan,dan melaui media massa serta pendapat umum (opini publik).