Ketiga perusahaan tersebut diketahui sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara.
Jakarta- Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan dimulai pada November 2020 yang artinya tidak lama lagi, dan menggunakan vaksin buatan China. Kepastian ini menyusul kesanggupan dari tiga produsen vaksin Covid-19 China sudah menyanggupi penyediaan jutaan dosis untuk Indonesia.
Cansino menyanggupi 100,000 vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021. G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada bulan November 2020.
Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.
Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.
Ketiga perusahaan tersebut diketahui sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara.
Cansino melakukan uji klinis tahap ke-3 di Tiongkok, Arab Saudi, Rusia dan Pakistan. G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ke-3 di Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko dan Argentina. Sementara itu Sinovac melakukan uji klinis tahap ke-3 di Tiongkok, Indonesia, Brazil, Turki, Banglades, dan Chile.
Emergency Use Authorization dari Pemerintah Tiongkok telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada bulan Juli 2020. Pemerintah UAE ikut memberikan emergency use authorization kepada G42/Sinopharm.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan, dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.
Menkes dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.
"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik" kata Menkes Terawan dalam keterangan pers, dilansir CNBC Indonesia Senin (12/10/2020).
Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.
Terawan mengatakan mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah.
Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di UAE karena diproduksi di sana. Kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm. "MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42," ucap Dirut Bio Farma Honesti Basyir.
Sementara soal kehalalan vaksin, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, Bio Farma akan bertolak ke Tiongkok pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi Sinovac, dan Cansino.
Sebelumnya Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia juga mengatakan BPOM memastikan fasilitas produksi vaksin Covid-19, dan ketersediaan vaksin dan komitmen terhadap pemenuhan aspek khasiat keamanan dan mutu vaskin. Apalagi di masa pandemi memungkinkan diberikan izin darurat penggunaan sesuai aturan BPOM 27/2020.
Izin ini diberikan karena semua obat dan vaksin yang diberikan masih dalam pengembangan. Namun obat dan vaksin yang diberikan harus disertai bukti keamanan khasiat dan mutu yang memadai sehingga sudah dapat digunakan meskipun harus tetap dilakukan pemantauan khasiat dalam populasi yang lebih besar dan keamana yang lebih ketat.
"BPOM berhati-hati dalam percepatan ketersediaan obat dan mendapatkan vaksin ini terhadap produk yang mendapat EUA. BPOM melakukan pegawasan penyaluran dan peredaran sejak masuk dari luar negeri serta proses produksi, serta distribusi oleh pedagang besar farmasi dan pendistribusian di sarana kefarmasian," katanya.