Evaluasi itu meliputi penambangan ilegal dan pemanfaatan hutan ilegal karena jumlahnya saat ini sangat banyak di seluruh Indonesia, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada langkah memadai untuk menanganinya.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh penambangan hutan yang memiliki potensi terhadap munculnya bencana alam seperti banjir.
Desakan itu terkait dengan bencana banjir besar yang melanda wilayah Kalimantan dan menyebabkan ribuan rumah terdampak.
Evaluasi itu meliputi penambangan ilegal dan pemanfaatan hutan ilegal karena jumlahnya saat ini sangat banyak di seluruh Indonesia, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada langkah memadai untuk menanganinya.
Memurut Kang Dedi, Pemerintah mengalami dua kerugian. Pertama alam rusak dan kedua pendapatan tidak ada. Alam yang rusak mencapai ratusan ribu hektare.
Selain itu, Kang Dedi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi faktor bencana. Penyebab bencana harus ditelusuri dan dibuat kajian komprehensif serta diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga bisa sama-sama melakukan perbaikan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimnta berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) secara sungguh-sungguh memetakan tata ruang di Indonesia yang memiliki semangat keberlanjutan. Hal itu agar daerah tidak mengubah tata ruang 5 tahun sekali.