Potensi dampak hujan lebat untuk dampak banjir atau banjir bandang.
Jakarta - Sebanyak 16 provinsi teridentifikasi pada status ‘Waspada’ terhadap potensi banjir atau banjir bandang yang dipicu oleh potensi hujan lebat. Peringatan dini cuaca ini berlaku pada esok hari (14/5), pukul 07.00 WIB sampai dengan lusa (15/5), pukul 07.00 WIB.
Informasi tersebut berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dikeluarkan pada hari ini, Rabu (14/5). Detail informasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://signature.bmkg.go.id/. BMKG merilis potensi dampak hujan lebat untuk dampak banjir atau banjir bandag dapat terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Menyikapi kondisi ini, BNPB mengimbau Pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan siap siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Masyarakat dapat mengakses informasi peringatan dini cuaca hingga tingkat kecamatan dengan aplikasi InfoBMKG.
Sementara itu, Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan banjir terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Peristiwa ini terjadi pada hari ini, Kamis (13/5), pukul 06.00 waktu setempat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu menginformasikan hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan debit air sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Satui meluap ke pemukiman warga.
Lokasi terdampak teridentifikasi di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui. Sebanyak 18 KK atau 76 warga mengungsi akibat peristiwa ini. BPBD melaporkan rumah sebanyak 145 unit dan lahan sawah 55 hektar terendam. Saat peristiwa terjadi tinggi muka air antara 100 hingga 150 cm. Di samping itu, BPBD menginformasikan saat ini warga yang mengungsi masih bertahan di SMP 4 Satui, sedangkan luapan air masih menggenangi pemukiman warga. (*)