Tulang Bawang - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan program yang direncanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dinamika permasalahan dilingkup eksternal dan internal pada Sekretariat DPRD Tulangbawang sangat kompleks, hal itu memiliki dampak besar secara signifikan terhadap anggaran yang disusun oleh sekretariat DPRD.
Hal ini membuat ketua LSM Cakra Institut menyoroti beberapa kegiatan anggaran pada Tahun 2020 yang dinilai tidak berkesesuaian dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan dalam hal penyusunan anggaran pun diatur dalam PP nomor 18 tentang perangkat daerah serta melihat carut marutnya penataan keuangan Sekretariat DPRD Tulangbawang yang mana,tidak berkesesuaian dengan PP nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
"Ya anggaran yang disusun oleh sekretariat DPRD Tulangbawang terindikasi tidak berkesesuaian 100 persen seperti yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 21 Tahun 2011, dan diimplementasikan dengan Perda nomor 2 Tahun 2012 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah"ungkapnya.
Lanjutnya lebih dalam, ia menerangkan contoh indikasi tersebut bermodus permainan penyimpangan anggaran seperti tentang program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dengan nomor rekening 4.01.4.xx.xx.xx yang bernilai global Rp.20.xxx.xxx.xxx.xx.
"Dalam mata anggaran itu dibagi menjadi antara lain, ada reses, kunker pimpinan dan anggota, sosialisasi rancangan peraturan daerah kabupaten Tulangbawang,workshop dan studi banding serta beberapa item lain" bebernya.
Menelisik lebih jauh anggaran sekretariat DPRD Tuba itu, ketika dibandingkan dengan mata anggaran yang lain, Kabupaten Tulangbawang termasuk anggaran yang terbesar dari Kabupaten lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan permainan korupsi dilingkup tersebut.
"Seharusnya sekretariat dapat belajar dari kejadian sebelumnya, apa iya akan terjadi kembali DPRD jilid II"tutupnya. (id)