PPKM Darurat hari pertama dilaporkan lancar -->

Breaking news

News
Loading...

PPKM Darurat hari pertama dilaporkan lancar

Saturday, 3 July 2021

Dok. istimewa


Dari berbagai laporan yang dihimpun dari lapangan sampai sore ini, pemberlakuan PPKM darurat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021,


Jakarta - Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mewakili pemerintah, Jodi Mahardi, mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berjalan lancar pada hari pertama. Meski begitu, Jodi menyampaikan kondisi dalam negeri terkait pandemi belum membaik.


"Hari ini adalah hari pertama diberlakukannya PPKM darurat Jawa-Bali. Kami yakin kita sebagai kesatuan warga Bangsa Indonesia siap mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan yang ditentukan selama PPKM darurat diberlakukan," kata Jodi dalam siaran pers daring di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/7/2021).


"Dari berbagai laporan yang dihimpun dari lapangan sampai sore ini, pemberlakuan PPKM darurat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021," sambung dia.


Jodi menuturkan pemerintah daerah dan aparat di daerah harus segera mengevaluasi diri jika penerapan kebijakan PPKM darurat belum sesuai dengan yang diarahkan.


"Ingat, tindakan PPKM darurat ini untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Presiden (Joko Widodo) jelas, kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur," ucap Jodi.


Meski penerapan PPKM darurat secara umum dinilai lancar pada hari pertama, Jodi mengingatkan situasi belum baik-baik saja. Dia lantas mengutip data harian Corona (COVID-19), di mana kasus terkonfirmasi positif hari ini mencapai 27 ribu pasien.


"Kita tidak sedang baik-baik saja. Angka terkonfirmasi positif hari ini saja tercatat 27.913 dengan 493 kematian. Hari ini 13.282 saudara kita sembuh, namun angka kasus aktif masih 281.677 pasien," tutur dia.


"Kondisi tidak biasa memerlukan tindakan luar biasa. Penularan harus dikendalikan, maka itu telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah bahwa monitoring kegiatan masyarakat akan dilakukan hingga level kecamatan," pungkas Jodi. (rs/int)