Kanal aduan ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan panggilan telepon atau spam penipuan.
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memfasilitasi aduan panggilan telepon atau SMS yang tidak dikehendaki atau spam.
Ini dapat dilakukan melalui media sosial twitter Aduan PPI, @aduanPPI, dengan sebelumnya melalui akun twitter resmi @aduanBRTI.
Pengalihan ini sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Sebagai informasi, dalam PP Nomor 112 Tahun 2020 tersebut, Pasal 2 Huruf J menyatakan, pelaksanaan tugas dan fungsi BRTI dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Adapun kanal aduan ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan panggilan telepon atau spam penipuan.
“Telah dilaksanakan penyesuaian kanal pengaduan media sosial akun twitter resmi milik BRTI dari @aduanBRTI menjadi @aduanPPI,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/9/2021).
Kominfo Alihkan Kanal Aduan Telepon/SMS Spam ke @aduanPPIhttps://t.co/oqWraFjWUk
— Aduan PPI (@aduanPPI) September 11, 2021
Cara pelaporan
Masyarakat yang ingin melakukan aduan melalui kanal ini, dapat mengirimkan rekaman percakapan atau capture (foto) pesan dan nomor telepon pemanggil dan/atau pengirim pesan.
Selain itu, diperlukan nomor telepon yang telah teregistrasi dengan benar dan berhak sesuai KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK).
Kategori aduan
Terdapat beberapa kategori panggilan telepon atau pesan yang bersifat menganggu dan/atau tidak dikehendaki dalam segala bentuk (spam).
Kategori-kategorinya sebagai berikut:
1. Permintaan untuk segera mengurus pembayaran atau transaksi tertentu
2. Permintaan untuk mentransfer uang
3. Pemberitahuan menjadi pemenang kuis atau undian tertentu yang terindikasi penipuan.
Proses pelaporan
Laporan pengaduan yang dikirimkan akan melalui proses verifikasi oleh Kementerian Kominfo.
Setelah laporan terverifikasi, petugas helpdesk akan membuat tiket laporan ke dalam sistem SMART PPI dan mengirimkan pesan notifikasi dalam bentuk e-mail ke penyelenggara jasa telekomunikasi terkait.
Isi dari e-mail tersebut meminta agar nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan diblokir.
Kemudian, penyelenggara jasa telekomunikasi menindaklanjuti laporan yang tedapat dalam sistem SMART PPI, dengan melakukan pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan yang terindikasi penipuan dalam waktu 1x24 jam.
Pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dw/ana)