Kebutuhan pupuk subsidi kurang, petani di Madiun mohon ke Presiden Jokowi -->

Breaking news

News
Loading...

Kebutuhan pupuk subsidi kurang, petani di Madiun mohon ke Presiden Jokowi

Wednesday, 2 February 2022

Presiden Joko Widodo, dok. istimewa/ Harga pupuk non subsidi pemerintah mencapai Rp 250 ribu per karung dengan ukuran 50 kg. Harga tersebut jauh lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi yang hanya Rp 95 ribu per karung ukuran 50 kg, (2/2).


Madiun - Petani di Madiun mengeluhkan kebutuhan pupuk subsidi yang tidak cukup. Petani di sana terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal. Sebab, jatah pupuk subsidi kurang mencukupi.


"Terpaksa kita beli di luar kelompok tani (pupuk non subsidi), harga lebih mahal," ujar petani Dusun Kedungsemak Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Suradi kepada detikJatim Rabu (2/2/2022).


Suradi mengatakan saat ini dirinya mendapat subsidi tiga karung pupuk Phonska, yaitu urea dan organik. Harga satu paketnya Rp 395 ribu. Pupuk yang seharusnya mencukupi kebutuhan sawahnya itu harus dibagi dengan tiga petani lain.


"Harusnya satu paket ini untuk satu orang tapi harus dibagi tiga orang. Terpaksa beli di luar dengan harga lebih mahal dua kali lipat," kata Suradi.


Suradi menuturkan harga pupuk non subsidi pemerintah mencapai Rp 250 ribu per karung dengan ukuran 50 kg. Harga tersebut jauh lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi yang hanya Rp 95 ribu per karung ukuran 50 kg.


Hal senada juga diakui oleh Suratman (53), petani yang mendapat pupuk dari jatah pembagian bersama dua petani lainnya. Dia mengaku harus terlambat memupuk akibat menunggu jatah pupuk bersubsidi.


"Akhirnya kemarin beli non-subsidi agar enggak telat memupuk," jelas Suratman.


Suratman berharap ada upaya dari pemerintah daerah dan pusat agar jatah pupuk petani dicukupi. Sebab, sawah berukuran 0,5 hektar hanya mendapat jatah Urea dan Phonska, masing-masing 50 kg.


Dia pun mengeluh karena jumlah itu dianggap sangat kurang. Padahal, bahan makanan pokok di Indonesia masih mengandalkan hasil panen petani.


"Yang mengerjakan sawah itu petani bukan pejabat. Kebutuhan pupuk kita kurang. Kenapa beli pupuk saja dibatasi, padahal pakai uang kita sendiri. Biar subur hasil panen melimpah. Mohon pak Jokowi bisa mengerti," tandas Suratman.


Saat ini para petani di Madiun baru menanam padi dengan usia tanam 35 hari. Namun para petani mengeluh soal pembatasan pupuk subsidi. (dw/*)