PDIP Masinton Pasaribu Desak Menko Big Data Mundur, Apdesi angkat bicara -->

Breaking news

News
Loading...

PDIP Masinton Pasaribu Desak Menko Big Data Mundur, Apdesi angkat bicara

Tuesday, 12 April 2022

dok. istimewa/ Apdesi: Saya menyesalkan pernyataan Masinton Pasaribu anggota DPR RI Fraksi PDIP yang terkesan menyerang secara pribadi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua dengan penasehat DPP Apdesi, (12/4/2022).


Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas angkat bicara soal anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mendesak menko 'big data' mundur. Asri menilai pernyataan Masinton menyerang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.


Menurut Asri, ungkapan yang dikeluarkan Masinton merupakan serangan terhadap pribadi Luhut Binsar Pandjaitan. Terkhusus ada kesan pernyataannya yang meminta Luhut untuk mundur.


"Saya menyesalkan pernyataan Masinton Pasaribu anggota DPR RI Fraksi PDIP yang terkesan menyerang secara pribadi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua dengan penasehat DPP Apdesi," kata Asri dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022).


"Apalagi membuat pernyataan meminta mundur dari seluruh jabatan yang ditugaskan Presiden Joko Widodo," imbuhnya.


Asri juga menyinggung bahwa Masinton harusnya memahami beberapa hal. Salah satunya terkait isu jabatan tiga periode presiden.


"Penundaan pemilu atau jabatan 3 periode adalah domain parlemen apakah dapat dilakukan atau tidak itu hak konstitusi parlemen, dinamika dan aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh pembantu presiden dan disampaikan ke publik adalah wajar dan lumrah," kata dia.


Selain itu, Asri juga menyebut sikap Masinton tidak beretika dan terkesan menyerang kabinet Jokowi. Menurut Asri, anggota Dewan harusnya menjaga perkataannya di ruang publik.


"Sebagai anggota dewan dari partai pengusung Presiden Jokowi, harusnya Masinton punya etika di ruang publik, jangan asal bicara atau asal menyerang kabinet Jokowi. Itu sama saja melecehkan presiden," tuturnya.


Asri mengatakan ucapan Masinton yang menganggap 'Luhut congkak' menggambarkan Masinton harus belajar etika berkomunikasi. Menurutnya, melontarkan kritik terhadap pembantu presiden ada mekanismenya.


"Masinton masih harus belajar etik komunikasi. Yang seharusnya kalau Masinton memahami posisi dalam ruang partai pengusung, melontarkan kritik kepada pembantu presiden ada jalur dan mekanismenya," kata dia.


Lanjut Asri, ucapan Masinton memberi kesan kecemburuan dan meragukan otoritas Presiden Jokowi dalam menunjuk seseorang dalam kabinetnya.


"Publik akan menilai bahwa ada kesan kecemburuan terhadap Bapak Luhut Binsar Pandjaitan dari Masinton atau kelompok yang diwakili Masinton, dengan Amanah dan kepercayaan presiden kepada Bapak Luhut. Dan itu sama saja meragukan otoritas presiden yang punya hak sepenuhnya mau menunjuk siapapun yang dianggap Mampu bekerja membantu tugas tugas presiden," jelasnya.


Lebih lanjut, Asri meminta Masinton mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Menurutnya, jika tidak ada klarifikasi akan muncul keretakan antara PDIP dan Luhut.


"Saudara Masinton harus mengklarifikasi pernyataannya terhadap Pak Luhut. Sebagai anggota DPR RI dari partai pengusung Jokowi akan dikesankan publik bahwa PDIP ada masalah atau keretakan dengan LBP yang sesungguhnya tidak ada," pungkasnya.


Masinton Desak Menko 'Big Data' Mundur

Jokowi sebelumnya menegaskan Pemilu 2024 tidak akan ditunda. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu justru mempertanyakan keberadaan menko yang sempat pamer memiliki big data penundaan pemilu.


Masinton awalnya memuji sikap kesatria Presiden Jokowi yang pada akhirnya berani menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu. Dia menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih kekacauan yang dibuat bawahannya.


"Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," kata Masinton dalam keterangannya, Senin (11/4).

(dw/*)