Ternyata kasus migor yang ditangkap Kejagung disebut masih kelas teri -->

Breaking news

Live

Baca Kami di Helo

Ternyata kasus migor yang ditangkap Kejagung disebut masih kelas teri

Friday, 22 April 2022

dok. istimewa/ Empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng, (22/4/2022).


Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam menyatakan tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus ekspor minyak goreng masih kelas teri.


Untuk diketahui, empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng yaitu Indrasari Wisnu Wardhana (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan), Master Parulian Tumanggor (Komisiaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia).


Lalu, Stanley MA (Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup), dan Pierre Togar Sitanggang (General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Pierre Togar Sitanggung).


"Saya pikir kalau kita liat yang ditangkap ini masih kelas teri. Karena kalau kita lihat dari sisi produsen masih hanya sekelas komisaris hanya seorang general affair, hanya seorang dirjen," kata Mufti Anam dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (20/4/2022) malam.


Ia juga menambahkan alasannya menyebut para tersangka dalam kasus minyak goreng disebut kelas teri.

Menurutnya, seorang direktur jenderal atau dirjen tentu tidak akan bisa mengambil kebijakan sefatal itu tanpa adanya atensi dari pimpinan lebih tinggi. Begitu pun dengan para pengusaha.


"Yang kita tahu seorang dirjen itu tidak akan melakukan kebijakan sefatal itu kecuali atas atensi pimpinan tertingginya. Apalagi dalam situasi pelik kelangkaan minyak goreng," tambahnya.


Oleh karena itu, ia berharap pihak Kejagung bisa melakukan investigasi lebih lanjut kepada pihak lainnya seperti pemilih perusahaan.


Menurutnya, dalam sebuah perusahaan tidak mungkin orang sekelas general affair atau komisaris mampu mengambil kebijakan dan bernegosiasi dengan regulator tanpa adanya izin dari pemilik perusahaan.


"Maka kami mendorong bagaimana Kejagung mengaudit dan menginvestigasi secara detail terhadap pemilik dari perusahaan-perusahaan besar ini yang kita lihat tentu sangat merugikan rakyat," ungkapnya.


Tak hanya di perusahaan, ia juga mendorong Kejagung bisa melakukan investigasi lebih lanjut di kemendag.


"Dalam setiap kebijakan saya yakin dimonitor oleh seorang menteri. Dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dirjen luar negeri apalagi soal urusan ekspor," imbuhnya. (dw/*)